LombokPost-Sekretaris Daerah Lombok Timur M Juaini Taofik meminta masyarakat meningkatkan kepatuhan membayar pajak di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah perlu diperkuat untuk menopang beban pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
"Ada tiga sumber utama pendanaan daerah, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat yang saat ini mengalami efisiensi, serta pendapatan daerah lainnya," terang Sekda Lotim M Juaini Taofik, Jumat (10/7).
Di tengah berkurangnya pendapatan daerah dari dana transfer, ia meminta semua pihak bersama-sama meningkatkan PAD. Setiap daerah memiliki potensi PAD yang berbeda sehingga diperlukan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
Baca Juga: SPN NTB Suarakan Keresahan Buruh Soal Pajak JHT
Kata dia, setiap tahun Pemkab Lotim harus mengalokasikan anggaran sekitar Rp 120 miliar untuk membiayai iuran kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat. Salah satu langkah mendapatkan biaya itu dengan memaksimalkan potensi PAD melalui pajak.
"Mari kita niatkan membayar pajak sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Pajak yang kita bayarkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan, termasuk membantu pembiayaan BPJS Kesehatan," katanya.
PAD dari pajak kendaraan bermotor tahun ini ditargetkan sebesar Rp 83 miliar. Ia menekankan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Lotim menjadi teladan dalam kepatuhan membayar pajak.
Baca Juga: Kabar Baik! Pedro Acosta Dinyatakan Fit, Siap Comeback pada MotoGP Jerman 2026
Menurutnya, contoh yang baik dari ASN akan mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada kesempatan itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan aplikasi Periri sebagai salah satu inovasi layanan pembayaran pajak secara digital.
"Silakan masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk mempermudah pembayaran pajak sekaligus meningkatkan literasi keuangan digital," katanya.
Saat ini, kata dia, pembayaran pajak sudah cukup mudah dan tidak rumit. Masyarakat dapat membayar pajak melalui kanal digital yang telah disiapkan. Kemudahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak maupun retribusi daerah. (par/r7)
Editor : Kimda Farida