Senator asal NTB ini menjelaskan, Komite III DPD RI bermitra langsung dengan Kemenpora. Sebelum penetapan NTB dan NTT menjadi tuan rumah PON, pihaknya sudah mengusulkan anggaran untuk Kemenpora ditingkatkan menjadi dua persen dari APBN.
Peningkatan ini dilakukan melihat pengalaman saat Papua menjadi tuan rumah PON XX/2021. Saat itu anggaran Kemenpora hanya 0,06 persen dari APBN. Setengahnya dialokasikan untuk Papua untuk mendukung pembangunan venue. ”Semoga ini bisa terwujud,” cetusnya.
Evi juga mengingatkan agar atlet berprestasi tetap diberikan apresiasi. Baik itu di tingkat pusat atau daerah. Karena untuk meraih prestasi itu tidak mudah. Harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan.
Sementara itu, Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan, untuk persiapan tuan rumah PON XXII/2028 butuh dukungan dari seluruh pihak. Termasuk para senator asal NTB yang kini duduk di DPD RI. ”Kami meminta dukungan dari DPD RI untuk ikut mendorong penganggaran persiapan venue. Khususnya yang bersumber dari APBN,” katanya.
Persiapan venue bisa dilakukan dengan beberapa sumber anggaran. Mulai dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Namun dengan kondisi fiskal NTB yang tidak bagus, maka pembangunan venue tidak bisa dilakukan dengan waktu yang mepet. ”Pembangunan harus dicicil dari sekarang dan ini yang butuh bantuan disuarakan di pusat,” katanya.
Lebih lanjut, Mori mengatakan sejumlah venue sudah disiapkan NTB untuk penyelenggaraan PON XXII/2028. Keberadaan venue merata di wilayah Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. ”Termasuk rencana stadion utama juga sudah disiapkan. Ada beberapa alternatif lahan yang sudah disiapkan,” pungkasnya. (puj/r2) Editor : Redaksi Desain Grafis