TANJUNG-Angka pengangguran di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terbilang cukup tinggi, mencapai 1,7 persen. Dalam kunjungan kerja (Kunker) di KLU, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Hj Ida Fauziah meminta pemerintah daerah mengoptimalkan Dana Desa (DD) untuk mengatasi persoalan tersebut. ”Sebelumnya kami sudah ada MoU dengan Kementerian Desa (Kemendes,Red) soal ini,” ujarnya, Sabtu (11/2).
Dikatakan Menaker, sebelumnya remitansi yang masuk ke NTB kurang lebih Rp 1 triliun. Namun jumlah ini mengalami pengurangan pada 2022 lalu dikarenakan tertutupnya sejumlah negara tujuan pengiriman Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) akibat Covid-19. Hal tersebut juga mengakibatkan kenaikan pengangguran terbuka. ”Dari 5 persen menjadi 7 persen. Namun pada tahun 2022 angka pengangguran berhasil diturunkan menjadi 5,8 persen,” bebernya.
Sebagai daerah baru, KLU saat ini memiliki masalah kemiskinan yang cukup serius. Kata Ida, pihaknya sangat memaklumi permasalahan tersebut lantaran KLU dilanda gempa pada 2018 dan Covid-19 pada 2020 silam. Sebab itu, pihaknya sangat menyarankan agar pemda berkomunikasi dengan pemerintah desa (pemdes) terkait penggunaan DD untuk mengatasi persoalan pengangguran. ”MoU Kemenaker dengan Kemendes bisa jadi acuan pemda untuk meningkatkan kompetensi masyarakat sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan di KLU, melalui menurunkan angka pengangguran,” jelasnya.
Menurut perempuan berhijab ini, pengangguran merupakan salah satu sumber kemiskinan. Untuk mengatasi hal ini, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat saja. Sebab itu, pemanfaatan DD menjadi salah satu solusi yang dirasa tepat. ”Tentunya dengan membicarakan ini bersama kepala desa, bagaimanan menggunakan DD untuk menekan angka pengangguran,” katanya.
Dana Desa tersebut kata Ida, dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi calon pekerja maupun pelaku usaha. Hal ini untuk menyiapkan mereka menjadi pelaku usaha maupun pekerja. ”Sehingga kedepannya angka kemiskinan di KLU menurun,” tandasnya.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu mengatakan, KLU masih memiliki banyak persoalan yang harus dihadapi. Di antaranya permasalahan angka kemiskinan dan angka stunting yang masih menjadi tertinggi di NTB. Tak hanya itu, KLU masih menjadi satu-satunya daerah di NTB yang mendapat predikat sebagai daerah tertinggal. ”Harapan kami pada ibu menteri untuk dapat memberikan perhatian besar kepada kami di KLU, melalui program-program yang nantinya mampu mengurangi angka kemiskinan dan lainnya,” pungkasnya. (fer/r9)
Editor : Galih Mps