LombokPost-Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Pemda KLU dengan PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) selaku investor dalam pengelolaan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno berpeluang akan tetap berlanjut. Sebab, meski keberadaan perusahaan ini menyisakan sejumlah persoalan, tetapi KPBU tersebut dinilai langkah paling tepat dalam penyediaan air bersih di kawasan tersebut.
Seperti yang diketahui, keberadaan PT TCN di gili menuai konflik. Aktivitas penyulingan air yang dilakukan diduga telah menimbulkan kerusakan ekosistem laut karena pemasangan pipa di Gili Trawangan.
Bupati KLU Najmul Akhyar telah bertemu dengan staf ahli investasi dari kalangan akademisi. Memang, sejauh ini belum ada keputusan terkait nasib PT TCN. Tetapi besar kemungkinan Pemda KLU tidak akan memutuskan KPBU.
Hal ini disampaikan staf ahli investasi Pemda KLU Basuki. Dia mengatakan, polemik berkepanjangan soal penyediaan air bersih di gili hanya karena ada perbedaan penafsiran peraturan. Terkait perizinan, dia menilai, pihak perusahaan tinggal melengkapi saja.
”Proses KPBU berdasarkan undang-undang dibenarkan. Bahkan presiden berkali-kali menyampaikan KPBU itu satu-satunya jalan keluar mengatasi permasalahan infrastruktur di daerah,” jelasnya.
KPBU merupakan solusi untuk mengatasi persoalan infrastruktur air, sampah, penerangan jalan, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Sebab, harus diakui, anggaran dari pemerintah sangat terbatas. ”Kalau pakai APBD dan APBN hampir tidak ada untuk pembangunan fisik,” imbuh Basuki.
Menurut Basuki, KPBU tinggal dijalankan dengan sebaik-baiknya tanpa ada pihak yang dirugikan. ”Investor ingin mendapatkan pengembalian modal, daerah dan masyarakat dapat manfaat. Itu saja, keseimbangan itu,” katanya.
Basuki menyarankan kepada pemerintah daerah untuk lebih terbuka terhadap investasi. Jangan malah mempersulit mereka. ”Kalau tidak, daerah lain yang lebih terbuka terhadap investasi ini yang akan maju. Kalau tidak, Lombok Utara akan gini-gini aja,” tandasnya.
Jumardin, staf ahli investasi menyampaikan KPBU ini pilihan terbaik dalam penyediaan air bersih di gili. Dia mengaku, pernah ada investor yang menawarkan dengan mekanisme penanaman pipa di bawah laut. Tetapi opsi ini sulit dijalankan. ”Mereka tidak bisa meyakinkan kita bagaimana pipa ditanam itu tidak terangkat. Kalau putus belum tentu selesai dalam sebulan,” katanya.
Guru besar Unram itu mengatakan ini malah akan menimbulkan persoalan. Sebab, warga maupun wisawatan tidak bisa mandi atau minum selama pipa putus atau mengalami masalah. ”Perizinan itu saja diselesaikan. Izin lingkungan yang bermasalah misalnya, ya diselesaikan. Kalau masalah ekonomi jelas menguntungkan,” tutupnya. (bib/r8)
Editor : Pujo Nugroho