LombokPost - Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mengakui harga jagung saat ini sedang anjlok. Namun pemerintah tidak bisa berbuat banyak terhadap kondisi tersebut.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU Tresnahadi mengatakan harga jual yang diterima petani Rp 5.000 per kilogram.
Dia mengaku petani sejauh ini menjual jagungnya kepada para pengepul.
”Harga dari pengepul hanya Rp 5.000 per kilogram,” katanya.
Pemerintah tidak bisa mengintervensi harga dari pengepul itu.
Sementara, Bulog tidak bisa membeli langsung dari petani.
Hal tersebut disebabkan kadar air belum memenuhi syarat 14 persen.
”Ini kendaladihadapi petani. Sementara ketentuan kadar air sudah diberlakukan bulog,” ujarnya.
Tresnahadi menambahkan bahwa panen jagung di Lombok Utara telah memasuki fase akhir. Puncak panen di KLU pada Mei lalu.
Hasil panen jagung di KLU sangat menopang ketahanan pangan yang dicanangkan presiden.
Hal ini disampaikan Tresnahadi pada panen raya serentak se-Indonesia pada Kamis (5/6) lalu.
Panen raya Jagung di Lombok Utara digelar di Polsek Gangga.
Dia mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak yang mendukung panen raya.
”Alhamdulillah kita dapat hadir bersama di sini untuk melaksanakan panen jagung kuartal dua di wilayah Polsek Gangga. Kegiatan ini bagian dari ketahanan pangan yang dipimpin langsung presiden,” ungkapnya.
Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta menyampaikan bahwa panen raya ini merupakan wujud nyata keberhasilan dan kerja keras semua pihak.
Mulai dari petani, petugas penyuluh lapangan (PPL), pemerintah desa, hingga dukungan dari TNI-Polri.
”Acara ini adalah hasil dari komitmen kita bersama dalam mendukung program Asta Cita Presiden. Khususnya dalam bidang ketahanan pangan dan swasembada pangan,” ujarnya.
Agus menekankan bahwa keberhasilan panen tidak boleh berhenti hanya di tahap produksi.
Tetapi yang tidak kalah penting, agar sama-sama memikirkan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pasca-panen.
Seperti pengolahan, pemasaran, dan nilai tambah ekonomi bagi petani.
”Kami mendorong penguatan peran kementerian berbasis desa, peran aktif bhabinkamtibmas, babinsa, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian ini,” pungkasnya. (bib/r8)
Editor : Kimda Farida