Pada kesempatan itu, mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan.
Wakil Ketua Dewan Pendidikan KLU Tarna menyampaikan, bahwa pihaknya hingga kini belum memiliki sekretariat tetap.
Karena itu, Dewan Pendidikan meminta dukungan pemerintah daerah agar segera menyediakan fasilitas tersebut.
"Kedua, kaitan dengan penganggaran, kami berharap diperhatikan karena Dewan Pendidikan ini mitra kerja pemerintah daerah,” ujar Tarna.
Selain itu, dia juga menyoroti persoalan kesejahteraan tenaga honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Menurutnya, perhatian terhadap nasib para guru honorer harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan daerah.
Mengacu pada anggaran pendidikan sebesar 20 persen, kata dia, jika itu bisa dioptimalkan maka sangat mungkin bisa mensejahterakan guru.
"Untuk itu bisa dilakukan melalui program BOSDA agar ada peningkatan dan motivasi bagi para guru,” jelasnya.
Tarna juga menyinggung pentingnya penataan dan rotasi guru yang proporsional. Tempat penugasan seharusnya tidak membebani tenaga pendidik.
“Misalnya guru yang rumahnya di Kecamatan Bayan jangan dipindah ke Pemenang, atau sebaliknya,” imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara Sutranto mengapresiasi langkah Dewan Pendidikan yang aktif memberikan masukan dan informasi terkait dunia pendidikan di daerah.
Dia memastikan, ini bisa membantu Komisi III dalam mendapatkan informasi terkait kondisi guru dan sekolah.
Ia menambahkan, Komisi III akan membahas lebih lanjut terkait dukungan anggaran dan fasilitas operasional Dewan Pendidikan dalam pembahasan APBD mendatang.
“Mereka menyampaikan belum memiliki fasilitas operasional, dan ini akan kami bahas,” ungkapnya.
Sutranto juga berharap Pemda dapat memaksimalkan alokasi anggaran pendidikan 20 persen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan guru.
Program BOSDA yang dijanjikan pemerintah daerah bisa menjadi solusi. “Program ini cukup sukses di periode pertama Bupati Najmul Akhyar,” tutupnya.
Editor : Siti Aeny Maryam