LombokPost – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan upaya konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan tangkap.
Yaitu dengan memperjuangkan pengusulan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Wakil Ketua DPRD KLU I Made Kariyasa menegaskan, bahwa DPRD berkomitmen penuh mengawal program strategis nasional tersebut.
Upaya ini diperkuat melalui kunjungan dan koordinasi pimpinan DPRD KLU ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI.
Proposal usulan Program KNMP dari Lombok Utara telah diterima oleh kementerian. Namun demikian, masih terdapat sejumlah persyaratan teknis yang harus segera dilengkapi.
"Kami akan perjuangkan sampai terealisasi di Lombok Utara," ujarnya.
Terhadap sejumlah persyaratan teknis yang belum lengkap itu, dia mendesak pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya.
Apalagi batas akhir pengajuan sampai tanggal 28 Februari 2026 mendatang.
Sebagai tindak lanjut, pimpinan DPRD KLU meminta Komisi II segera memanggil OPD terkait, serta kelompok nelayan Desa Sukadana.
Desa inilah yang diusulkan dalam proposal. "Guna mempercepat pemenuhan seluruh persyaratan teknis yang diminta oleh KKP," ujar Made Kariyasa.
KNMP merupakan program strategis nasional KKP. Di mana alokasinya ditarget 1.000 titik di seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2025–2026.
Setiap titik program memiliki nilai anggaran lebih dari Rp 22 miliar.
Anggaran itu diperuntukkan bagi penguatan sarana prasarana, pemberdayaan nelayan, hingga peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
Made Kariyasa mengaku, dalam kunjungan ke KKP L, Dirjen Perikanan Tangkap juga mendorong agar Lombok Utara mengusulkan minimal satu kelompok nelayan di setiap kecamatan.
Dengan demikian, peluang daerah untuk memperoleh lebih dari satu titik program KNMP semakin terbuka.
Made Kariyasa menilai, peluang ini harus disikapi secara serius oleh seluruh perangkat daerah.
Pasalnya, kondisi nelayan tangkap di Lombok Utara masih dihadapkan pada keterbatasan fasilitas.
Tingkat kesejahteraan nelayan juga relatif rendah. Di satu sisi, kemampuan anggaran daerah untuk peningkatan kesejahteraan mereka juga terbatas.
“Program ini sangat strategis. Jangan sampai peluang besar ini terlewat. Ini menyangkut kepentingan masyarakat nelayan Lombok Utara. Pemerintah daerah harus benar-benar serius menjemput program ini,” ujarnya.
Editor : Pujo Nugroho