LombokPost – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lombok Utara (KLU) saat ini masih cukup tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan KLU pada tahun 2025 berada di angka 20,74 persen.
Meski secara angka akumulatif masih menempati posisi tertinggi di Provinsi NTB, tetapi Pemda KLU disebut paling sukses dalam menekan angka kemiskinan. Sebab, KLU mampu menurunkan kemiskinan hingga 3 persen di tahun 2025.
Pada tahun 2024, kemiskinan KLU sebesar 23,96 persen (56,43 ribu jiwa). Keberhasilan ini menjadikan KLU menjadi daerah paling progresif atau tercepat dalam menurunkan kemiskinan dibandingkan kabupaten/kota lainnya di NTB.
Akan tetapi capaian ini disorot DPRD Lombok Utara. Dewan menilai, keberhasilan menekan angka kemiskinan belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Baca Juga: Baru Ditempati, Gedung DPRD Lombok Utara Sudah Bocor dan Plafon Ambruk
Wakil Ketua DPRD KLU I Made Kariyasa menegaskan, dalam menilai kinerja pemerintahan perlu dilihat lebih dalam keterkaitan antarindikator. Menurutnya, penurunan angka kemiskinan seharusnya diikuti peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja.
“Di satu sisi angka kemiskinan turun, tapi indikator ekonomi lainnya belum menunjukkan penguatan yang signifikan. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” ujarnya.
Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh. Khususnya terhadap OPD-OPD yang berkaitan langsung dengan sektor ekonomi.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD KLU Bawa Warga Rempek Darussalam Mengadu ke Kemensesneg
Dia mencontohkan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP-Naker). Perlu ada evaluasi di OPD ini, khususnya terkait efektivitas program dan penggunaan anggaran.
Kariyasa mengatakan, serapan anggaran tinggi tidak otomatis berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga harus dilihat kesesuaian program dengan visi-misi serta dampaknya terhadap lapangan kerja.
Selain itu, sektor pertanian dinilai belum digarap optimal sebagai penopang ekonomi daerah. Kariyasa mendorong penguatan infrastruktur irigasi, ketersediaan bibit dan pupuk, serta pembinaan petani dan nelayan, termasuk penanganan pascapanen.
Salah satu anggota DPRD KLU Zakaria Abdillah menambahkan, secara umum kinerja pembangunan menunjukkan tren positif. Namun, ia menegaskan pentingnya memastikan kualitas belanja agar benar-benar berdampak.
“Secara makro terlihat baik, tetapi perlu ditelusuri apakah belanja itu sudah tepat sasaran dan memberikan efek langsung kepada masyarakat,” kata Zakaria yang juga anggota DPRD KLU.
Menurutnya, masih terdapat ketidakseimbangan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang dirasakan masyarakat. Terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.
Baca Juga: Pemda KLU Tak Khawatir Kenaikan Retribusi WNA ke Tiga Gili Turunkan Kunjungan
Zakaria menekankan, orientasi belanja daerah harus difokuskan pada sektor prioritas. Seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga didorong lebih inovatif dalam menggali potensi ekonomi lokal.
“Potensi daerah harus diolah dengan pendekatan baru agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,” ujarnya.
Editor : Kimda Farida