Baru Ditempati, Gedung DPRD Lombok Utara Sudah Bocor dan Plafon Ambruk

Itu karena sejumlah kerusakan ditemukan di beberapa bagian bangunan.

Mulai dari kebocoran atap, plafon jatuh, hingga cat tembok yang mengelupas.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) KLU Rangga Wijaya, membenarkan adanya kerusakan tersebut. Saat itu sudah dilakukan perbaikan.

Rangga menjelaskan, begitu ada keluhan, pihaknya langsung menyampaikan ke rekanan. Tidak lama kemudian rekanan langsung melakukan perbaikan di beberapa titik.

"Sudah kita tindak lanjuti, sudah diperbaiki pada Hari Sabtu–Minggu lalu," katanya.

Wakil Ketua DPRD KLU I Made Kariyasa mengaku telah meninjau langsung kondisi gedung baru tersebut.

Dari sini ditemukan sejumlah kerusakan yang dinilai cukup mengkhawatirkan. “Ada kebocoran dan ada plafon yang jatuh di bagian depan, di belakang juga ada, dan itu juga bocor,” katanya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, temuan tersebut menunjukkan kualitas finishing yang kurang baik serta lemahnya kinerja pelaksanaan dan pengawasan oleh konsultan.

Kebocoran atap dinilai dapat menimbulkan ketidaknyamanan, baik bagi anggota DPRD, masyarakat maupun tamu.

Ia juga menyoroti plafon yang jatuh di beberapa bagian gedung. Kondisi itu dinilai berpotensi membahayakan keselamatan anggota dewan dan staf.

“Kami khawatir pada plafon yang jatuh ini. Tidak menutup kemungkinan di ruangan lain juga tidak terpasang dengan baik,” katanya.

Selain itu, kualitas cat tembok yang mulai mengelupas juga menjadi catatan serius.

Menurut Kariyasa, kualitas finishing menjadi cerminan kinerja pelaksanaan proyek dan dapat menimbulkan citra buruk bagi Pemerintah Daerah Lombok Utara secara keseluruhan.

“Saya pribadi melihat, dari segi kualitas kurang memuaskan, kurang bagus. Oleh karena itu, kita minta supaya segera diperbaiki,” desaknya.

Kariyasa mengungkapkan, sejak awal pembangunan, proyek Kantor DPRD KLU telah menuai berbagai kritik.

Mulai dari kondisi tiang beton yang bengkok, rangka atap baja yang tidak dicat sehingga dikhawatirkan rentan korosi, hingga pengerjaan yang tidak tepat waktu.

Proyek tersebut bahkan telah melalui addendum sebagai komitmen penyelesaian hingga akhir.

Ia mengaku telah menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar perbaikan segera dilakukan. “Kita minta pembangunan fisik apa pun, agar jangan asal-asalan,” tutupnya.