LombokPost – Para pelaku usaha maupun warga lokal di Gili Meno, Lombok Utara hingga saat ini mengaku kesulitan mendapatkan air bersih.
Sejauh ini, di kawasan wisata tersebut memang belum memiliki sumber air bersih pascapenutupan PT Berkat Air Laut (BAL) dan PT Gerbang NTB Emas, beberapa tahun lalu.
Terkait kondisi kesulitan air bersih ini diakui salah satu warga sekaligus pengusaha di Gili Meno Frankie Xav Syukur.
Kata dia, selama ini warga harus merogoh kocek demi mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Kegiatan Dharma Santi di Senaru Lombok Utara, Upaya Merajut Harmoni Agama dan Negara
Air tersebut didatangkan dari daratan menggunakan perahu oleh penjual air galon. Ini yang kemudian dibeli dengan harga bervariasi.
“Kondisi ini cukup memberatkan. Bahkan banyak warga terpaksa mandi dan mencuci menggunakan air asin,” ujarnya.
Frankie menambahkan, sebelumnya sempat ada distribusi air bersih ke Gili Meno. Namun, layanan tersebut kini tidak lagi berjalan.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kembali distribusi air secara konsisten, baik untuk pelaku usaha maupun masyarakat lokal.
Menurutnya, warga sangat berharap segera ada distribusi dari pemerintah. Sebab, dengan kondisi saat ini, sangat dibutuhkan ada perhatian dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Dewan Sebut Penurunan Kemiskinan KLU Belum Berdampak Terhadap Kesejahteraan
Tetapi yang tidak kalah penting, pola suplai agar diatur dengan sebaik-baiknya.
“Kalau memang ada distribusi, sebaiknya disosialisasikan dulu. Harus jelas pola pembagiannya seperti apa, penampungan di mana, supaya tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memastikan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Gili Meno sepanjang 2026. Dalam waktu dekat ini akan akan ada distribusi secara rutin.
Baca Juga: Lombok Utara Siapkan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sukadana
Kepala BPBD KLU M. Zaldy Rahadian mengatakan, pihaknya telah menyiapkan program suplai air bersih khusus untuk wilayah kepulauan tersebut.
Saat ini, koordinasi terus dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan desa guna menentukan pola distribusi yang efektif.
Untuk tahap awal, jelasnya, suplai disepakati dua kali dalam seminggu. Ke depan bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.
"Misalnya menjadi tiga hingga empat kali seminggu jika sudah memasuki musim kemarau atau kalau sudah semakin kering,” jelasnya.
Dalam sekali pengiriman, BPBD akan menyalurkan sekitar 5 meter kubik air bersih.
Namun, evaluasi awal menunjukkan distribusi yang terlalu sering belum berjalan efektif lantaran kapasitas penampungan di lokasi masih terbatas.
“Waktu kita kirim tiga kali seminggu, ternyata air di bak belum habis, sehingga sebagian harus dibawa kembali. Ini jadi bahan evaluasi agar distribusi lebih tepat,” katanya.
Program suplai air ini ditargetkan berlangsung selama tiga bulan. Namun durasinya bisa berubah menyesuaikan kondisi cuaca dan kebutuhan di lapangan.
"Disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran," tutupnya.
Editor : Kimda Farida