LombokPost - Warga dan pelaku wisata Gili Meno melakukan aksi demonstrasi menolak rencana pengelolaan air bersih berbasis teknologi desalinasi air laut atau Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), pada Kamis (21/5) lalu.
Pada kesempatan itu, mereka juga meminta pemerintah memberikan solusi permanen dalam mengatasi krisis air bersih.
Menanggapi hal itu, Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Amerta Dayan Gunung Ramdhan Jayadi menegaskan, pihaknya menghormati aspirasi tersebut.
Dia menyebut itu sebagai masukan penting bagi Perumda Amerta Dayan Gunung.
“Kami memahami keresahan warga Gili Meno terkait air bersih. Air bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi negara melalui pemerintah daerah dan PDAM (Perumda Amerta Dayan Gunung),” ujarnya.
Menurutnya, penanganan persoalan air bersih tidak boleh terpaku hanya pada satu pilihan teknis. Semua opsi dinilai perlu dibuka dan diuji bersama berdasarkan data serta kajian.
Baca Juga: Status Kawasan Konservasi Hambat Pengembangan Pariwisata Gili Tramena
“Pipa bawah laut boleh dikaji. SWRO boleh dievaluasi. Beach well boleh diuji. Sistem darurat juga boleh disiapkan.
Yang tidak boleh adalah membiarkan warga tetap tanpa layanan hanya karena kita berbeda pilihan teknis,” tegasnya.
PDAM, lanjut dia, terbuka duduk bersama masyarakat, pemerintah desa, DPRD, pemerintah daerah, pemerhati lingkungan hingga otoritas teknis untuk membahas solusi terbaik bagi Gili Meno.
Kalau ada dugaan pelanggaran lingkungan, dia meminta dibuka datanya dan diuji oleh lembaga berwenang.
"Tetapi jangan sampai isu itu membuat warga Meno terus menunggu air bersih,” katanya.
Baca Juga: Krisis Air di Gili Meno Lombok Utara Makin Parah
Ramadhan menekankan, tugas utama PDAM bukan memperdebatkan metode paling benar.
Akan tetapi memastikan air bersih bisa sampai kepada masyarakat. “Karena bagi kami, tidak sama sekali bukan pilihan,” tandasnya.
Sebelumnya, warga bersama pelaku wisata di Gili Meno menggelar aksi demonstrasi sejak pagi hingga siang.
Massa memulai aksi di Pelabuhan Gili Meno sebelum bergerak ke laut menggunakan boat sambil membentangkan spanduk besar. Aksi kemudian berlanjut di kawasan pantai dekat Gili Trawangan.
Koordinator Lapangan Aksi Meno, Masrun, mengatakan masyarakat menolak rencana perusahaan korporasi yang membangun jaringan air bersih dengan teknologi SWRO.
Menurutnya, pengelolaan air bersih oleh korporasi dikhawatirkan memicu kerusakan lingkungan di kawasan pulau kecil tersebut.
Baca Juga: Job Fair Lombok Utara Buka 670 Lowongan Pekerjaan
Ia menilai solusi paling tepat adalah pembangunan jaringan pipa bawah laut seperti yang sudah diterapkan di Gili Air.
“Ini bahkan sudah melalui kajian dan telah disepakati bersama,” ujarnya.
Masrun menyebut DPRD Lombok Utara sebelumnya juga telah mendorong percepatan pembangunan jaringan pipa tersebut.
Namun, pemerintah daerah disebut tetap memilih skema pengelolaan oleh korporasi melalui PT Tiara Cipta Nirwana (TCN), yang justru menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan pesisir dan ekosistem laut di Gili Meno.
Editor : Kimda Farida