LombokPost – Keluarga Besar Mahasiswa Lombok Utara (KBMLU) bersama aliansi mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati (8/6).
Aksi bertajuk “Melawan Sikap Anti Kritik Pejabat di KLU” itu menyoroti berbagai persoalan.
Di antaranya persoalan krisis air bersih di Gili Meno yang hingga saat ini belum teratasi.
Mereka juga menyoroti kinerja PDAM Amerta Dayan Gunung, hingga pola komunikasi sejumlah pejabat daerah yang dinilai tidak responsif terhadap kritik publik.
Ada empat tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah daerah. Pertama, mendesak pemerintah memutus kontrak kerja sama dengan PT TCN dalam penyediaan air bersih di Gili Meno.
Baca Juga: Krisis Air di Gili Meno Lombok Utara Makin Parah
Ketua KBMLU Abed Aljabiri Adnan mengatakan, pemerintah sebaiknya membangun jaringan pipa bawah laut menuju kawasan wisata tersebut.
Bukan malah mengebor bawah laut yang berpotensi merusak ekosistem bawah laut.
Cara ini dinilai lebih menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat dan pelaku usaha di kawasan wisata Gili Meno.
"Kami juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola air bersih di Lombok Utara," tegas Abed
Ini dalam rangka memastikan pengelolaan sumber daya air berjalan transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Mereka juga mendesak percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke wilayah pelosok dan kawasan kepulauan yang dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan layanan publik.
Tuntutan berikutnya, mendesak pemerintah daerah memaksimalkan peran PDAM Amerta Dayan Gunung,. Bila perlu melakukan pergantian di jajaran direksi.
Tidak hanya itu, massa aksi juga menyoroti pola komunikasi sejumlah pejabat daerah.
Menurut Abed, kritik yang disampaikan masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan justru memunculkan kesan anti kritik.
Baca Juga: Pemda KLU Komitmen Perluas Keterlibatan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan
Dalam aksi tersebut, massa menyesalkan tidak hadirnya Bupati Lombok Utara maupun Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung.
Mereka seharusnya menemui dan menjawab langsung berbagai persoalan yang disampaikan.
Ketika masyarakat datang membawa aspirasi, tegas Abed, yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berdialog, bukan menghindar.
Bupati dan Direktur PDAM seharusnya hadir menjelaskan apa yang telah dan akan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan air bersih," imbuhnya.
Menurutnya, mahasiswa datang bukan untuk mencari konflik. Akan tetapi meminta pertanggungjawaban atas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat, yaitu kebutuhan dasar air.
Baca Juga: DPRD Lombok Utara akan Panggil Manajemen PDAM Soal Isu E. Coli
Massa aksi diterima Sekda Lombok Utara Sahabudin. Namun mahasiswa menilai jawaban yang disampaikan masih bersifat normatif dan belum menyentuh substansi tuntutan yang mereka bawa.
Abed mengancam akan turun kembali untuk melakukan aksi. Jika tuntutan yang disampaikan tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah, mahasiswa bersama elemen masyarakat akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sekda KLU Sahabudin mengaku telah menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
Yaitu dengan memanggil Kepala Dinas Kesehatan KLU dan Direktur PDAM Amerta Dayan Gunung.
Baca Juga: Pemda KLU Diminta Konsisten Jalankan Komitmen Awal dalam Penyediaan Air Bersih di Gili Meno
Keduanya telah dipanggil bupati untuk memberikan klarifikasi terkait berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik.
Dia memastikan, seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah.
Sahabudin menyampaikan, Pemda terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai elemen. Terlebih masukan itu bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa menjadi catatan evaluasi dan pembenahan bagi kami," tutupnya.
Editor : Jelo Sangaji