LombokPost – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah menganggarkan untuk pengadaan sepeda motor operasional bagi kepala dusun (kadus) di APBD 2026.
Nominal keuangan yang disediakan senilai Rp 2,65 miliar. Itu akan digunakan untuk pembelian 113 unit sepeda motor.
Penganggaran tersebut menuai kritik dari Komisi I DPRD KLU. Dewan menilai kebijakan tersebut bukan kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat.
"Lebih bernuansa kepentingan politik," kata Ketua Komisi I DPRD KLU Rusdianto.
Dia mengakui, pengadaan kendaraan operasional untuk kepala dusun merupakan salah satu janji politik kepala daerah.
Baca Juga: Polisi Bekuk Spesialis Pembobol Minimarket di KLU
Namun, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, anggaran tersebut seharusnya dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.
Rusdianto menilai, masih banyak persoalan yang lebih mendesak. Seperti infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, hingga penanganan kekeringan yang setiap tahun terjadi di sejumlah desa.
Menurutnya, kondisi jalan kabupaten yang melintasi desa-desa masih banyak yang rusak parah.
Bahkan, karena lama tidak diperbaiki, sebagian ruas jalan ditanami pisang oleh warga sebagai bentuk sindiran terhadap pemerintah.
Ia juga menyoroti minimnya anggaran pemeliharaan jalan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca Juga: Pemda KLU Siapkan Wajah Baru di Perbatasan dengan Bangun Gapura di Wilayah Malaka
Jika pada periode sebelumnya masih tersedia anggaran rutin untuk pembersihan badan jalan maupun rabat bahu jalan, kini alokasi tersebut dinilai sangat terbatas.
"Dalam setahun satu ruas jalan hanya dianggarkan sekitar 300 meter. Kalau seperti itu, kapan semua jalan bisa selesai diperbaiki," ujar Rusdianto.
Selain infrastruktur, Rusdianto menilai persoalan kemiskinan ekstrem dan krisis air bersih juga belum mendapatkan penanganan maksimal.
Kekeringan yang terus berulang setiap musim kemarau menunjukkan belum adanya solusi serius dari pemerintah daerah.
Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar masyarakat. Ironisnya, katanya, sejak KLU terbentuk, persoalan kekeringan tetap terjadi, dan belum ada penanganan yang benar-benar serius. "Mestinya tiga persoalan itu yang diprioritaskan," katanya.
Rusdianto menilai pengadaan kendaraan operasional tersebut tidak berdasarkan pada kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga: Imbas Dugaan Penyalahgunaan Tabungan Siswa, Kasek SDN 1 Sigar Penjalin Lombok Utara Diminta Mundur
Dia bahkan menyebut lebih mencerminkan kepentingan politik. "Tidak menjawab kebutuhan masyarakat yang mendesak," tandasnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2KBPMD) KLU Atmaja Gumbara membenarkan jika pemerintah telah menganggarkan untuk pengadaan kendaraan operasional Kadus.
Kata dia, ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga tingkat dusun.
Pada APBD 2026 Pemda mengalokasikan anggaran Rp 2,65 miliar untuk pengadaan 113 unit sepeda motor.
Baca Juga: Realisasi PAD Kabupaten Lombok Utara Triwulan II Lewati Target. Tiga Gili Masih Jadi Andalan
Sebelumnya, pada 2024 dan 2025, baru 19 unit kendaraan yang telah disalurkan kepada pemerintah desa.
Sejauh ini baru 132 Kadus yang menerima kendaraan operasional. Penganggaran untuk sisanya akan diusulkan secara bertahap pada APBD 2027 sampai 2029. "Jumlah dusun di KLU saat ini mencapai 477 dusun," jelasnya.
Editor : Kimda Farida