Eks Kapolsek Dompu Dipecat Tidak Hormat Terkait Kasus Tahanan Perempuan Hamil

LombokPost-Kasus tahanan perempuan yang hamil saat menjalani penahanan di Polsek Dompu berbuntut panjang. 

Eks Kapolsek Dompu Ipda Sarbani dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Bidang Propam Polda NTB.

Sidang etik tersebut digelar Senin malam (9/11) di ruang Bidang Propam Polda NTB. Dalam persidangan, majelis memeriksa sekitar 10 saksi, enam di antaranya merupakan anggota Polsek Dompu.

Baca Juga: Usai Dicopot, Polda NTB Periksa Kapolsek Dompu Terkait Tahanan Perempuan Hamil dalam Sel

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan putusan pemecatan terhadap Ipda Sarbani.

"Semalam hasil sidang etik putusannya PTDH (pecat tidak dengan hormat)," kata Kholid saat dikonfirmasi Lombok Post, Selasa (10/11).

Kasus ini bermula dari terungkapnya seorang tahanan perempuan berinisial D yang hamil ketika menjalani masa penahanan di Polsek Dompu. D diketahui merupakan tahanan titipan Polres Dompu dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba.

Dalam proses persidangan etik, terungkap sejumlah fakta yang memberatkan Ipda Sarbani. Pelanggar dinyatakan terbukti melakukan tindakan tercela yang bertentangan dengan norma hukum dan etika profesi kepolisian.

Berdasarkan fakta persidangan, dugaan persetubuhan terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan tersebut kemudian berlanjut pada Agustus 2026. Bahkan, terungkap adanya aktivitas mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu.

Hubungan intim antara Ipda Sarbani dan tahanan perempuan tersebut disebut berlangsung di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.

Tak hanya itu, persidangan juga mengungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan. Fakta-fakta tersebut menjadi bagian dari pertimbangan majelis dalam menjatuhkan sanksi etik terhadap Ipda Sarbani.