LombokPost-Penanganan kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan tahanan perempuan hamil di Polsek Dompu terus bergulir. Polda NTB kembali menjatuhkan sanksi tegas terhadap personel yang terlibat.
Dua anggota Polsek Dompu resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.
Kedua anggota tersebut masing-masing berinisial Aiptu T, mantan Kanit Reskrim Polsek Dompu, dan Brigadir INAW. Keduanya dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Profesi Polri (KEPP).
Putusan itu dijatuhkan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di ruang sidang Bidpropam Polda NTB, Senin (9/11). Sebelumnya, mantan Kapolsek Dompu berinisial Ipda Sarbini juga telah dijatuhi sanksi serupa.
Selain PTDH, majelis KKEP turut menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela. Keduanya juga dikenakan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid mengatakan, penindakan terhadap ketiga personel tersebut merupakan bentuk komitmen institusi dalam menjaga kehormatan dan integritas Polri.
Menurutnya, setiap anggota Polri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran.
“Setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan institusi. Ketika terjadi pelanggaran, mekanisme penegakan kode etik harus berjalan secara tegas dan profesional, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegas Kholid.
Dalam persidangan terungkap, mantan Kapolsek Dompu Ipda Sarbini dinyatakan terbukti terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik. Dia juga terbukti mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu serta melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan tahanan perempuan berinisial DR di ruang Unit Reskrim.
Tak hanya itu, persidangan juga mengungkap adanya rencana pengguguran kandungan terhadap tahanan perempuan tersebut.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
