LombokPost-Pemkab Dompu mempercepat penyiapan lokasi pembangunan pabrik pakan ternak. Proyek senilai Rp 1,7 triliun ini masuk dalam program hilirisasi sebagai proyek prioritas pemerintah pusat pada 2026.
Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan, penentuan lokasi menjadi langkah krusial agar proyek strategis nasional tersebut dapat segera direalisasikan.
“Pembangunan pabrik pakan ternak ini menjadi solusi untuk mengurai persoalan distribusi dan nilai jual jagung yang selama ini sering dikeluhkan petani,” kata Bambang saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penentuan lokasi pabrik pakan di ruang rapat Bupati Dompu, Rabu (25/3).
Menurut dia, keberadaan pabrik pakan ternak di Dompu yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi jagung nasional akan memberikan dampak luas terhadap perekonomian daerah.
“Akan banyak sektor yang terdampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Bambang mengingatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar segera menyiapkan berbagai dokumen pendukung yang dibutuhkan investor. Dia juga meminta agar komunikasi dan koordinasi lintas sektor diperkuat sejak awal.
“Dokumen yang dibutuhkan harus dipersiapkan secara serius. Mulai dari sekarang bangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan semua pihak agar prosesnya tepat waktu,” ucapnya.
Dia menegaskan, proyek pembangunan pabrik pakan ternak merupakan program strategis nasional yang harus diamankan bersama, karena berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi antara lain penyiapan lokasi dan lahan yang sesuai, kejelasan status kepemilikan, serta aksesibilitas yang memadai.
“Hendaknya semua persyaratan dapat segera dilengkapi dan progresnya dilaporkan secara berkala,” kata Bambang.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah bersama jajaran terkait menyepakati lokasi pembangunan pabrik berada di Desa Nusa Jaya, dengan memanfaatkan lahan eks PT Sadana seluas sekitar 7,8 hektare.
Rapat tersebut turut dihadiri penjabat Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, serta sejumlah pimpinan OPD lainnya.
Editor : Jelo Sangaji