LombokPost – Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di NTB diproyeksikan semakin kesulitan memiliki hunian laik.
DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB memetakan, stok rumah bersubsidi kini terancam habis pada Agustus 2026. Terutama untuk kawasan strategis penyangga Kota Mataram.
Krisis pasokan rumah subsidi ini bukan disebabkan lesunya daya beli. Sebaliknya, saat permintaan pasar domestik sedang melonjak tajam.
Para pengembang terkendala regulasi, yakni belum tuntasnya penetapan aturan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) atau Lahan Baku Sawah (LBS) dari pemerintah pusat.
Ketua DPD REI NTB Hery Athmaja membeberkan, ketidakpastian hukum terkait zonasi lahan ini membuat ruang gerak ekspansi pengembang tersendat.
Proyek perumahan yang mengandalkan konversi lahan sawah kini mandek, sembari menunggu ketukan palu dari Kementerian ATR/BPN.
"Stok yang ada di lapangan sudah hampir habis. Hitungan kami, khusus untuk wilayah Mataram dan sekitarnya, Agustus ini sudah habis. Jadi konsumen kini tidak punya banyak pilihan selain berebut sisa stok yang ada sebelum benar-benar kosong," ujar Hery.
Demi menjaga kelangsungan bisnis dan menyelamatkan omzet, sebagian pengembang bergerak cepat mengubah haluan geografis proyek mereka.
Baca Juga: BTS Guncang Stadion New Jersey dengan "Dynamite" di Panggung Halftime Show Final Piala Dunia 2026
Mengingat lahan sawah di Lombok terkunci regulasi ketat LBS, para pelaku usaha terpaksa mengalihkan investasi ke kawasan non-sawah.
Pilihan realistis saat ini, membidik lahan di pelosok Lombok hingga potensi pasar baru di Pulau Sumbawa dan Bima.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
