Anggaran tersebut disalurkan melalui berbagai program bantuan sosial (bansos) dan subsidi.
Data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu NTB, hingga akhir Desember 2025 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) menjadi porsi terbesar. Nilainya Rp 1,14 triliun yang menyentuh 2,12 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Tak kalah besar, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menyalurkan Rp 814,23 miliar bagi 1,14 juta KPM.
“Program ini guna meningkatkan kualitas hidup dan memutus rantai kemiskinan,” ujar Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani.
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga menjadi andalan dengan total realisasi Rp 693 miliar bagi lebih dari 771 ribu penerima manfaat.
Perhatian pemerintah pun menyasar kelompok khusus. Bantuan untuk anak yatim piatu (YAPI) Rp 32,79 miliar, hingga bantuan pendidikan tinggi bagi mahasiswa di UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram Rp 23,13 miliar.
"APBN hadir untuk memastikan masyarakat rentan tetap terlindungi, baik dari sisi pangan, kesehatan, hingga akses pendidikan," sambungnya.
Selain bantuan sosial, pemerintah juga mengunci stabilitas biaya hidup dan biaya produksi melalui subsidi.
Hingga 18 Desember 2025, subsidi pupuk senilai Rp 907,19 miliar telah disalurkan kepada 702.123 petani di NTB.
Kemudian subsidi listrik sebesar Rp 709,28 miliar juga telah dikucurkan kepada 5,99 juta penerima, yang mencakup rumah tangga kecil hingga pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Wi Ha Joon vs Kim Jung Hyun, Dua Pesona Kontras di Drakor Siren’s Kiss
Rehabilitasi sosial yang didanai APBN juga telah difasilitasi kepada masyarakat untuk kelompok rentan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas Rp 3,27 miliar.
Tak berhenti pada bantuan tunai, pemerintah kini meluncurkan 8 Program Paket Ekonomi Semester II 2025.
Paket kebijakan ini dirancang lebih agresif untuk memperkuat daya beli dan menciptakan lapangan kerja.
Salah satu poin penting dalam paket ini adalah perhatian bagi kelompok pekerja informal atau gig economy.
Seperti ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pelaku logistik. Mereka diberikan insentif berupa diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Pemerintah juga memberikan insentif PPh 21 Ditunggu Pemerintah (DTP), program magang bagi fresh graduate, hingga Program Koperasi Merah Putih.
"Upaya ini diperkuat dengan percepatan deregulasi melalui PP 28/2025 serta peningkatan kualitas permukiman. Kami ingin ekonomi daerah tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh secara berkelanjutan," tandasnya.
Editor : Kimda Farida