Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

”LHP (BPK) itu minta AMM kembalikan aset ke daerah,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar H Fauzan Husniadi.
BPK melihat pemanfaatan tanah milik pemkab tersebut selama ini belum optimal. Sehingga Lobar direkomendasikan untuk mengambil kembali lahan AMM.
Dalam uraian LHP dijelaskan upaya hukum telah dilakukan pemkab demi menertibkan aset seluas 17 are ini. BPK menilai sangat wajar dengan penetapan sewa sesuai hasil appraisal sebesar Rp 441 juta per tahun.
”Semua pemanfaatan aset disesuaikan dengan regulasi pengelolaan barang milik daerah,” tambahnya.
Pemkab melalui BPKAD diminta BPK mempersiapkan dokumen pendukung bukti sebagai langkah hukum. Tujuannya memperkuat kepemilikan tanah yang dikuasai dan disengketakan AMM. Pemkab juga diimbau berkoordinasi dengan AMM perihal pengembalian tanah yang digunakan tersebut.
Fauzan menegaskan dengan rekomendasi BPK ini menjadi pegangan pihaknya segera mengeksekusi. Pekan depan dijadwalkan langkah pengosongan dilakukan.
”Kita akan rapat dengan semua tim satgas aset untuk segera melaksanakan masukan BPK itu,” tandasnya. (nur/r3)
Advertisement
Advertisement
Lombok PostIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




