Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Muscab PPP Lobar Deadlock, Tujuh PAC Siap Lapor ke DPP

H
Penulis: Hamdani Wathoni❯
DEADLOCK: Suasana pelaksanaan Muscab PPP Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung di Giri Menang beberapa waktu lalu.
DEADLOCK: Suasana pelaksanaan Muscab PPP Kabupaten Lombok Barat yang berlangsung di Giri Menang beberapa waktu lalu.

Advertisement

LombokPost–Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Barat memunculkan polemik di internal partai. Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) menyampaikan keberatan terhadap jalannya forum yang dinilai tidak berjalan sesuai mekanisme organisasi.

"Muscab terkesan sengaja diarahkan deadlock. Kami melihat ada kejanggalan dalam proses persidangan," ujar Ketua PAC PPP Kecamatan Kediri Maksum kepada Lombok Post, Senin (18/5).

Menurutnya, mayoritas PAC merasa kecewa lantaran sidang pleno yang membahas penentuan formatur berakhir deadlock tanpa adanya proses voting. Padahal, menurutnya, mekanisme pemungutan suara seharusnya dapat ditempuh apabila musyawarah mufakat tidak mencapai kesepakatan.

Advertisement

Ia menjelaskan, situasi mulai memanas ketika sidang pleno memasuki tahapan penentuan formatur. Dalam forum tersebut, pimpinan sidang disebut memutuskan menghentikan jalannya persidangan tanpa melanjutkan opsi voting.

Menurut Maksum, keputusan tersebut memunculkan kecurigaan di kalangan PAC karena dianggap bertentangan dengan ketentuan organisasi. Ia menilai pimpinan sidang semestinya membuka ruang pemungutan suara agar proses Muscab tetap berjalan dan menghasilkan keputusan yang sah.

Advertisement

"Kami mempertanyakan kenapa forum langsung dihentikan. Seharusnya kalau musyawarah tidak menemukan titik temu, maka dilanjutkan dengan voting," katanya.

Pihaknya juga menduga ada skenario tertentu yang membuat forum sengaja dibiarkan buntu. Dugaan itu, kata dia, melibatkan panitia maupun oknum pengurus DPW PPP NTB. Namun demikian, tudingan tersebut belum mendapat tanggapan resmi dari pihak DPW.

Maksum mengungkapkan, mayoritas PAC di Lombok Barat sebenarnya telah memberikan dukungan kepada Achmad Suparman untuk memimpin DPC PPP Lombok Barat. Dari total PAC pemilik hak suara, tujuh PAC diklaim mendukung Achmad Suparman, sedangkan tiga PAC lainnya berada di kubu Muhali.

Dengan komposisi dukungan tersebut, ia meyakini kubunya memiliki peluang besar memenangkan voting apabila mekanisme itu dijalankan dalam forum Muscab.

"Kalau dilakukan voting, kami optimistis menang karena dukungan sudah jelas. Itu sebabnya kami menilai ada pihak yang tidak ingin proses voting terjadi," tegasnya.

Advertisement
Editor : Redaksi Lombok Post
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Najib Dilantik Jadi Anggota DPRD Loteng, Gantikan Lalu Nursai dari PPP

Najib Dilantik Jadi Anggota DPRD Loteng, Gantikan Lalu Nursai dari PPP

Muhammad Najib Daud Muhsin resmi dilantik sebagai anggota DPRD Loteng dalam sidang paripurna menggantikan Lalu Nursai yang tersangkut hukum

Wacana PT Berjenjang: Golkar Setuju, Gerindra Tunggu DPP, PPP Menolak

Wacana PT Berjenjang: Golkar Setuju, Gerindra Tunggu DPP, PPP Menolak

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) berjenjang diusulkan sampai tingkat daerah. Yaitu DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

DPRD NTB Kawal Janji Gubernur soal Insentif Guru PPPK 

DPRD NTB Kawal Janji Gubernur soal Insentif Guru PPPK 

DPRD NTB mendukung penuh tambahan insentif bagi 1.759 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paro waktu sebesar Rp 540 ribu.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer