Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tujuh Program Jadi Fokus Pemkab Lobar, Disampaikan di APBD Perubahan

N
Penulis: Nurul Hidayati❯
RAPAT PARIPURNA: DPRD Lobar menggelar sidang paripurna bersama Pemkab Lobar membahas KUA PPAS APBDP 2026, Jumat (21/8/2026). (NURUL/LOMBOK POST)
RAPAT PARIPURNA: DPRD Lobar menggelar sidang paripurna bersama Pemkab Lobar membahas KUA PPAS APBDP 2026, Jumat (21/8/2026). (NURUL/LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lobar menggelar Rapat Paripurna ke-30 Masa Sidang III untuk menerima penyampaian Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dari pihak eksekutif. Agenda penyampaian dokumen anggaran strategis untuk APBD Perubahan tersebut berlangsung di ruang sidang utama DPRD Lobar, Jumat (21/8).

Rapat paripurna pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 dipimpin langsung Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi. Persidangan dinyatakan sah serta memenuhi kuorum setelah dihadiri 27 dari total 45 anggota legislatif DPRD Lobar secara tatap muka.

”Sidang paripurna ini telah memenuhi syarat. Untuk itu, kami persilakan kepada pihak pimpinan daerah untuk menyampaikan penjelasannya,” ujar Ketua DPRD Lobar Lalu Ivan Indaryadi.

Dalam pidato penyampaiannya, Wabup Lobar menjelaskan bahwa perumusan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 2026 dirancang sebagai respon cepat dan adaptif terhadap dinamika kondisi keuangan daerah.

Kebijakan ini diselaraskan dengan Perubahan RKPD 2026 serta program prioritas pemerintah pusat dan Pemprov NTB.

Advertisement

Wabup memaparkan ada tujuh program prioritas utama yang diperkuat.

Tujuh prioritas tersebut mencakup pemerataan infrastruktur, penguatan SDM di sektor kesehatan dan pendidikan, transformasi ekonomi inklusif, penanganan kemiskinan, ketahanan lingkungan, digitalisasi tata kelola pemerintahan, hingga alokasi pembangunan berkeadilan di tingkat desa.

”Dalam penyesuaian ini, kami menetapkan tujuh pilar pembangunan. Pemda memastikan bahwa postur pendapatan maupun belanja daerah mengalami kenaikan yang signifikan demi menjawab kebutuhan masyarakat,” urai Nurul Adha.

Mengulas postur anggaran, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp 74,44 miliar atau naik 3,65 persen.

Angka ini merangkak naik dari penetapan APBD Murni sebesar Rp 2,039 triliun menjadi Rp 2,113 triliun pada dokumen Perubahan KUA-PPAS 2026.

Advertisement
Editor : Redaksi Lombok Post Online
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Lobar Soroti SILPA Rp 337 Miliar, Pertanyakan Dugaan Deposito APBD 2025

DPRD Lobar Soroti SILPA Rp 337 Miliar, Pertanyakan Dugaan Deposito APBD 2025

DPRD Lombok Barat menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD 2025 yang mencapai sekitar Rp 337 miliar.

KPU NTB Tingkatkan Kualitas SDM, SIMPEL Naik Kelas Jadi LMS Kepemiluan

KPU NTB Tingkatkan Kualitas SDM, SIMPEL Naik Kelas Jadi LMS Kepemiluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN).

Perda PDRD Berlaku, Pemprov NTB Bidik Tambahan Pendapatan Rp 1 Triliun

Perda PDRD Berlaku, Pemprov NTB Bidik Tambahan Pendapatan Rp 1 Triliun

Pemprov NTB mengejar Rp1 triliun pendapatan hingga akhir 2026 melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, BLUD, aset pariwisata, dan PKB.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer