LombokPost - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Lombok Barat memberikan teguran keras kepada pemkab.
Mereka meminta evaluasi total hingga pergantian kepala OPD yang dinilai lambat mengeksekusi program Pokok Pikiran (Pokir) dewan.
Teguran tersebut disampaikan Anggota DPRD Lobar Fraksi PAN Munawir Haris, dalam rapat paripurna.
Ia menyoroti kekhawatiran berlebih jajaran OPD dalam merealisasikan program kemasyarakatan pada APBD 2026.
Mulai dari penataan jalan lingkungan hingga bantuan armada roda tiga untuk koperasi.
”Kami minta perjelas ketidaksanggupan OPD dalam pelaksanaan kegiatan APBD 2026,” tegas pria yang akrab disapa Cawing ini.
Baca Juga: Cegah Sengketa Tanah Pemda! Pemkot Mataram Bawa Raperda Tata Kelola Aset ke Paripurna DPRD
Ia menegaskan keterbatasan waktu atau alasan perencanaan tidak boleh lagi jadi penghambat.
Sepanjang usulan masyarakat tepat sasaran dan tidak fiktif, OPD tidak perlu takut mengeksekusi anggaran.
”Hasil diskusi kami dengan BPK, BPKP, hingga APH menegaskan sepanjang usulan masyarakat tidak fiktif dan tepat penerima manfaatnya, tidak perlu takut mengeksekusi. Jika OPD tidak mau atau tidak mampu bekerja, ganti saja,” cetusnya.
Menanggapi desakan rotasi pejabat tersebut, Wabup Lobar Nurul Adha angkat bicara.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
