LombokPost – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya. Di Lombok Barat, program ini mulai menyasar lima desa yang dinilai masih memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi.
Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menjelaskan, tren kemiskinan di NTB menunjukkan perbaikan. Pada kuartal pertama 2025, angka kemiskinan tercatat sebesar 11,91 persen, kemudian turun menjadi 11,78 persen pada kuartal kedua dan berlanjut pada periode berikutnya.
Menariknya, penurunan tersebut lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan. Sementara itu, kemiskinan di kawasan perkotaan justru menunjukkan kecenderungan meningkat. Menurut Gubernur, kondisi ini dipengaruhi oleh efektivitas berbagai program berbasis desa yang digulirkan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
“Program desa terbukti lebih berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan,” ujar Gubernur.
Salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan Harga Pokok Produksi (HPP) sektor pangan yang ditetapkan relatif tinggi demi menjaga kesejahteraan petani. Pemerintah menetapkan HPP beras sebesar Rp 6.500 per kilogram dan jagung Rp 5.500 per kilogram, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menekan biaya produksi petani melalui optimalisasi lahan pertanian. Di NTB, program ini telah menjangkau lebih dari 10.700 hektare, memastikan suplai air pertanian lebih terjamin. Dampaknya, lahan yang sebelumnya hanya panen sekali kini bisa dua kali, bahkan tiga kali dalam setahun.
Distribusi pupuk bersubsidi yang semakin baik juga berkontribusi menurunkan biaya produksi. Kombinasi harga jual yang naik dan biaya produksi yang turun mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) NTB meningkat dari 123 menjadi 128.
Dalam konteks inilah, program Desa Berdaya diluncurkan. Gubernur menegaskan, Desa Berdaya bukan sekadar program, melainkan sebuah gerakan kolaboratif. Program ini lahir dari evaluasi bahwa penanganan kemiskinan selama ini masih bersifat parsial dan kurang terorkestrasi.
“Desa Berdaya adalah program keroyokan. Ini milik bersama, melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, swasta, NGO, hingga relawan,” jelasnya.
Target utama gerakan ini adalah menghapus kemiskinan ekstrem yang saat ini masih berada di kisaran dua persen, paling lambat pada 2029. Di NTB, tercatat terdapat 106 desa dengan status kemiskinan ekstrem, tersebar di hampir seluruh kabupaten/kota.
Di Lombok Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Mahnan, mengungkapkan bahwa lima desa telah ditetapkan sebagai lokasi awal Desa Berdaya. Di Kecamatan Sekotong terdapat Desa Buwun Mas dan Desa Batu Putih. Sementara itu, Desa Taman Ayu di Kecamatan Gerung, Desa Mekarsari di Kecamatan Gunung Sari, serta Desa Batu Mekar di Kecamatan Lingsar.
“Tujuan utama Desa Berdaya adalah penanggulangan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran,” tegas Mahnan.
Baca Juga: Pemprov NTB Libatkan Kader Posyandu dalam Program Desa Berdaya,
Untuk memastikan akurasi, program ini diawali dengan verifikasi data keluarga miskin (KK miskin), bersinergi dengan verifikator kabupaten dan melibatkan pendamping desa. Data kemiskinan yang telah dimiliki Pemkab Lombok Barat juga digunakan sebagai rujukan utama.
Setiap desa akan mendapat dukungan program dengan estimasi anggaran Rp300 juta hingga Rp500 juta, dalam bentuk kegiatan pemberdayaan, bukan bantuan tunai langsung. Program ini dijadwalkan mulai berjalan tahun depan, dengan dukungan 35 pendamping desa di lima lokasi sasaran.
“Indikator utama keberhasilan kami sederhana, yaitu turunnya angka kemiskinan ekstrem di desa-desa tersebut,” pungkas Mahnan.
Pemkab Lombok Barat optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis desa, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai secara berkelanjutan.
Editor : Siti Aeny Maryam