GIRI MENANG-Kasus vila bodong atau tak mengantongi izin yang ada di Lombok Barat (Lobar) semakin panas. Belakangan, Polda NTB pun ikut mengusutnya. Bahkan, sejumlah pejabat perizinan diungkapkan Asisten I Setda Lobar H Ilham telah dipanggil pihak Polda NTB untuk dimintai keterangan.
“Ada persoalan yang menjadi tanda tanya. Ada yang dipegang izin oleh Vila di Meninting. Ternyata izin itu dari penjelasan pak Kadis perizinan tidak pernah dikeluarkan,” ungkap H Ilham kemarin (8/5).
Izin yang dikantongi pemilik vila namun diklaim tidak pernah dikeluarkan oleh pihak perizinan ini pun lantas diduga menjadi izin palsu. H Ilham mengaku itu sudah masuk menjadi laporan ke Polda NTB.
“Pihak perizinan sendiri sudah dipanggil untuk dimintai keterangan di Polda terkait itu (izin vila Meninting, Red). Itu dari pengakuan kepala dinas saat rapat,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan pihak yang melaporkan ke Polda NTB bukan dari kalangan Pemkab Lobar. Tetapi ada pihak luar yang melapor.
“Yang jelas pihak dari perizinan sudah dipanggil Polda NTB untuk dimintai keterangan terkait izin palsu itu,” akunya.
Ini menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan di Kantor Dinas PUPR Lobar terkait rencana penertiban vila yang ada di kawasan Senggigi. Dari hasil rapat tersebut, Pemkab Lobar mengaku pihaknya akan mengambil langkah lanjutan terkait penertiban yang akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Kami akan melaksanakan eksekusi. Tetapi eksekusi itu akan diawali dengan surat teguran kepada pemilik untuk membongkar sendiri. Dilanjutkan teguran kedua dan ketiga. Begitu tidak bisa dilaksanakan itu akan dieksekusi,” paparnya.
Hari Senin pekan depan, pihaknya juga akan kembali menggelar rapat untuk melakukan pandangan terkait penertiban. “Tapi yang sudah pasti yang akan ditertibkan itu adalah vila meninting. Yang lain masih sedang berproses,” ucapnya.
Surat teguran pertama untuk pembongkaran sendiri rencananya akan dilayangkan oleh Dinas PUPR selaku OPD terkait. Surat teguran itu berlaku selama tujuh hari. Jika tidak diindahkan, teguran ini akan disusul teguran kedua dan ketiga masing-masing untuk permintaan yang sama membongkar sendiri.
“Itu berdasarkan Perda. Kalau tetap tidak diindahkan, selesai puasa ya terpaksa kami yang eksekusi,” tegasnya.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lobar H Dulahir yang sudah dikonfirmasi Lombok Post via ponselnya kemarin belum memberikan respons.
Sementara Kasat Pol PP Lobar Mahnan mengungkapkan pihaknya sudah membentuk tim untuk penertiban. Tim yang pertama nantinya akan bergerak di empat lokasi yang sudah disurvei.
“Yang kedua untuk melakukan pendataan kroscek data yang ada di SKPD. Kami selaku ketua tim sudah membagi menjadi empat tim,” jelasnya.
Tim ini berasal dari unsur sejumlah SKPD terkait dengan setiap tim memiliki anggota delapan orang. Diantaranya yakni Sat Pol PP, Dinas Pariwisata, DLH, Bapenda, Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan Kecamatan. Hasil survei tim ini nantinya dikonfirmasi dengan perizinan. “Tim ini akan bergerak untuk mensinkronisasi data,” jelas dia. (ton/r3)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
