GIRI MENANG-Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) kini tengah dihadapkan sejumlah kasus sengketa aset lahan tanah. Mulai dari sengketa lahan SMPN 2 Gunungsari, persoalan aset Lombok City Center, sengketa lahan di wilayah Desa Kuranji, hingga lahan di Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar. Banyaknya persoalan ini membuat Pemkab Lobar bakal didatangi oleh tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi, pekan depan.
“Kita siap (menerima KPK, Red),” ujar Bupati Lobar H Fauzan Khalid kemarin (5/7) ketika ditanya terkait kedatangan pihak KPK, pekan depan.
Informasi yang dihimpun Lombok Post, KPK bakal datang ke Lobar Selasa 9 Juli mendatang. KPK akan berkoordinasi dengan Pemkab Lobar kaitannya dengan sejumlah persoalan menyangkut aset. Mengingat saat ini Lobar bersengketa dengan sejumlah warga terkait aset di beberapa wilayah.
Keberadaan aset Lobar belakangan banyak yang dikuasai warga dan diklaim lahan pribadi. Beberapa kali Pemda Lobar pun justru kalah dalam proses gugatan hukum. Misalnya seperti Pasar Tawun Sekotong di 2018 lalu, lahan di Mapak Kota Mataram kawasan Asrama Haji, lahan SMPN 2 Gunungsari yang Rabu (3/7) lalu di eksekusi Pengadilan Mataram. Untuk mencegah hal ini terjadi, bupati pun mengaku terus melakukan penataan aset yang dimiliki.
“Kami lagi menata. Tidak bisa selesai setahun dua tahun (persoalan aset) karena persoalannya rumit,” aku Bupati Fauzan.
Ia mengaku, saat ini masih banyak lahan Pemda yang belum memiliki sertifikat. Inilah yang tengah diupayakan diselesaikan persoalan administrasinya. Sejak tahun 2018 lalu, Fauzan mengaku telah menganggarkan untuk pembuatan kurang lebih 200 sertifikat tanah Pemda.
“Itu masyarakat tidak tahu ribetnya minta ampun. Target kami tahun ini di atas itu. Sekitar 300 sertifikat,” ungkapnya.
Saat ini, Pemkab Lobar melalui BPKAD juga telah mengajukan gugatan ke pengadilan hingga melapor ke Kejaksaan Negeri Mataram. Kaitannya dengan aset Pemda yang telah diklaim milik pribadi. Misalnya saja seperti lahan di Desa Batu Mekar seluas kurang lebih 6 hektare. Lahan ini diketahui justru dikapling oleh tiga orang warga. Padahal lahan ini merupakan lahan Pemda yang diberikan pengelolaannya kepada Dinas Pertanian Lobar.
Aset ini juga yang sempat dipertanyakan mantan kepala aset Lobar H Burhanudin. Ia mengaku heran ketika mengetahui aset lahan di Desa Batu Mekar seluas 6,9 hektare dengan pohon kelapa sekitar 500 pohon dikuasai warga. “Pertanyaan saya, siapa yang melakukan? Kenapa Pemda diam?” tanyanya.
Ia berharap Pemda dan Dinas Pertanian dan bagian hukum membawa persoalan aset yang dikuasi oknum tertentu ke ranah hukum. Agar aset ini bisa kembali.
Sementara Anggota DPRD Lobar Dapil Narmada-Lingsar H Ahmad Zaenuri meminta jika ada tindakan penggeregahan atau penguasaan lahan agar segera dilaporkan ke aparat penegak hukum. Ia melihat lemahnya administrasi pendataan aset Lobar menjadi penyebab banyaknya sengketa lahan yang bermunculan. “Ketika masa transisi peralihan pemekaran Kota Mataram dulu masih lemah administrasinya. Pemkab Lombok Barat tidak langsung mendata aset-aset yang ditinggalkan sehingga dikuasai oknum-oknum,” ungkapnya.
Sehingga, ia berharap ini yang harus dikuaktkan administrasinya. “Dan kami juga punya data-data itu,” tandasnya. (ton/r8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
