GIRI MENANG-Kondisi pariwisata Lombok Barat (Lobar) terancam. Para pelaku pariwisata masih kesulitan bangkit pascagempa melanda tahun lalu.
Dinas Pariwisata Lobar juga mengaku kesulitan membangkitkan pariwisata akibat dukungan anggaran yang diberikan kepada mereka hanya seiprit.
“Apapun hasil dialog, ujungnya kita harus membangun komitmen bersama. Jangan sampai di dalam dialog berbeda dengan komitmen di luar (dialog),” sindir Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi usai menggelar diskusi dengan DPRD Lobar, kemarin (10/7).
Persoalan pembenahan sektor pariwisata Lobar saat ini ditegaskannya terletak pada porsi anggaran. Karena semua pihak menurutnya sudah punya keseriusan untuk membangun pariwisata. Hanya saja tidak didukung oleh anggaran.
“Bagaimana kita bisa membangun pariwisata Lombok Barat dengan menata destinasi dan merevitalisasi destinasi baru hanya dengan uang Rp 3,5 miliar per tahun?” tanyanya.
Padahal, sektor pariwisata menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar untuk Lombok Barat. Setiap tahun Lobar mendapat PAD dari sektor pariwisata mencapai Rp 78 miliar. Seharusnya 10 persen dari PAD tersebut dianggaran untuk promosi, 20 persen untuk pembangunan atau pembenahan destinasi wisata.
“Kalau 20 persen saja, itu artinya sekitar Rp 16 miliar untuk destinasi dan 7 miliar untuk promosi, tiga tahun selesai parwisata Senggigi itu,” cetusnya.
Dinas pariwisata mengaku sudah punya konsep dan desain untuk membangun pariwisata Lobar. Sayang konsep itu nganggur karena tidak ada anggaran.“Jadi omong kosong kita dialog tapi komitmennya bagaimana?” sesalnya.
Ispan mengaku sudah bekoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai kebutuhan anggara di sektor pariwisata. Termasuk dengan bupati. Namun kondisi fiskal tidak mendukung. Sehingga sebagian besar pembangunan destinasi wisata selama ini merupakan bantuan kucuran dari pusat.
Dengan kondisi anggaran seperti saat ini, sejumlah agenda event Dinas Pariwisata juga justru terancam tak bisa dilaksanakan. Misalnya saja pelaksanaan Mekaki Marathon yang dua tahun terakhir rutin terlaksana. “Butuh anggaran besar untuk itu (Mekaki Maratahon Red),” aku Ispan.
Peminatnya yang besar dan ekspektasi masyarakat luar biasa seolah tak ada artinya. Karena hingga saat ini belum ada kepastian sponsor. Sehingga peluang terlaksanakan kegiatan tersebut hingga saat ini masih belum jelas. “Kita punya anggaran sebesar Rp 200 juta. Biayanya Rp 4 miliar. Kalau tidak ada sponsor mati kita,” ucap mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Lobar tersebut.
Sehingga, meski antusias peserta kegiatan ini selalu membludak setiap tahun, sampai saat ini Dispar Lobar belum bisa memastikan Mekaki Marathon akan terlaksana tahun ini atau tidak. "Mudahan bisa. Karena saat ini masih penjajakan dengan sponsor,” tandasnya.
Sementara Anggota Komisi II DPRD Lobar Hj Nurhidayah tidak menampik selama ini anggaran untuk sektor pariwisata masih kecil. Namun ia jutsru mempertanyakan pihak eksekutif yang telah mengajukan anggaran untuk sektor pariwisata tidak pada porsinya. “Anggaran itu kan datangnya dari timur, dari eksekutif,” bebernya.
Ia justru heran jika kemudian Dinas Pariwisata Lobar menyalahkan dewan. Karena menurutnya eksekutiflah yang mengatur kuenya untuk masing-masing SKPD. Lantas kenapa tidak memberikan ruang untuk sektor pariwasata. Karena jika pihak dewan menanyakan keseriusan eksekutif membangun pariwisata, Hj Nurhidayah mengaku TAPD selalu punya alasan. “Kami punya hak budgeting. Tetapi tidak bisa serta merta kami mengubah anggaran,” akunya.
Sehingga, ke depan perempuan yang berpeluang besar menjadi ketua dewan ini siap menganggarkan 10 persen pendapatan dari sektor pariwisata untuk Dinas Pariwisata Lobar.
“Saya ingin seperti itu (10 persen untuk pariwisata). Karena primadona PAD Lobar itu dari pariwisata,” jelasnya. Sejatinya PAD dari sektor pariwisata ditegaskan Hj Nurhidayah harus kembali ke pariwisata. Agar pariwisata ini berkelanjutan. (ton/r3)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
