GIR MENANG-Kerugian negara berdasarkan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB belum dikembalikan hingga kemarin (1/8). Sampai saat ini, temuan mencapai Rp 864,8 juta atas LKPD Lombok Barat (Lobar) tahun 2018 belum jelas kabarnya. Padahal, waktu 60 hari atau dua bulan setelah laporan opini WTP diserahkan BPK 27 Mei lalu sudah berlalu.
“Dari jumlah tersebut, baru 31 persen yang sudah dikembalikan,” beber Plt Inspektor Lobar H Ilham kemarin (1/8).
Otomatis, dari jumlah tersebut yang sudah bisa dikembalikan saat ini hanya Rp 268 juta. Sisanya sekitar Rp 596 juta masih belum dikembalikan sejumlah instantsi terkait. Karena diketahui kerugian Negara ini tersebar di beberapa instansi. Dengan jumlah kerugian terbanyak ada di DPRD Lobar.
Total kerugian daerah di DPRD Lobar mencapai Rp 551 juta atas temuan pembayaran perjalanan dinas anggota dewan. Yang baru dikembalikan hanya Rp 20 juta. Sisanya sekitar Rp 530 juta masih belum dikembalikan ke kas daerah.
Kemudian kerugian lainnya ada di Dinas PUPR sebesar Rp 160,7 juta. Namun kerugian ini secara keseluruhan telah dikembalikan Dinas PUPR. Berikutnya, kerugian Negara di Dinas Pariwisata sebesar Rp 61,5 juta. Yang sudah dikembalikan baru Rp 25 juta. Sisanya Rp 36 juta masih belum dikembalikan.
Sementara di Disperindag Lobar sebesar Rp 56,2 juta. Yang sudah dikembalikan sebesar Rp 49 juta. Otomatis tersisa tinggal Rp 7 juta. Sedangkan di Dinas Dikbud kerugian Negara mencapai Rp 17 juta yang baru dikembalikan hanya Rp 4 juta. Terakhir di DLH Lobar kerugian Negara Rp 9 juta masih belum dikembalikan.
“Di OPD cukup banyak pengembalian. Tinggal di DPRD ini yang masih belum,” aku Ilham.
Sehingga pihak Inspektorat dikatakannya akan secara khusus memanggil pihak sekretariat dewan. Termasuk juga nantinya melakukan pendekatan kepada anggota DPRD yang berkaitan. Sebelum proses berikutnya ke sidang majelis pengembalikan kerugian daerah digelar.
Kasubag Evaluasi Inspektorat Lobar Budi Johan Rini menjelaskan, berdasarkan PP 38 tahun 2016 dan Permendagri 133 tahun 2018 serta Perbup Nomor 29 tahun 2018 ada mekanisme pengembalian yang akan dilalui. Karena masa pengembalian selama 60 hari tak diindahkan pihak OPD.
Bupati dikatakannya akan meminta Tim Pengembalian Kerugian Daerah (PKD) untuk melakukan klarifikasi. Untuk mengetahui apa kendalanya. Setelah itu, bupati kemudian bisa mengeluarkan SK pembebanan sementara dengan jangka waktu tertentu.
“Kalau dari SK pembebanan tidak dipatuhi, maka bupati bisa memerintahkan majelis TPKD melakukan sidang majelis,” jelasnya.
Konsekuensinya seteh sidang dilakukan, Rini mengaku itu bisa dibawa ke ranah penegakan hukum melibatkan aparat terkait. “Bisa langsung ke aparat penegak hukum atau sanksi kepegawaian yang diterapkan oleh bupatu,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Muchlis Ibrahim yang dikonfirmasi mengenai persoalan ini mengaku dirinya sudah mengembalikan kerugian daerah yang dimaksud. Sulhan menunjukkan bukti pengembalian sebesar Rp 5,5 juta.
“Kalau saya sih sudah saya kembalikan. Cuma untuk memerintahkan anggota yang lain saya tidak bisa, karena kapasitas saya kan sama,” ungkapnya.
Sehingga semua menurutnya tergantung pribadi masing-masing anggota dewan yang masa jabatannya akan berakhir 12 Agustus bulan ini. Ia sebagai wakil ketua mengaku tidak memiliki kewenangan secara struktural untuk memaksa anggota lain melakukan hal yang sama. “Kalau himbauan dan peringatan, semua sudah kami surati melalui Sekwan. Ya Cuma beginilah kondisinya,” tandasnya. (ton)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
