Lalu Ahmad Ismail: Pertambangan dan Pariwisata Bisa Beriringan

GIRI MENANG-Langkah penertiban tambang emas tak berizin di wilayah Kecamatan Sekotong Lombok Barat (Lobar) mulai dilakukan. Menanggapi persoalan ini, anggota DPRD Provinsi NTB asal Sekotong Lalu Ahmad Ismail buka suara.

"Tambang emas rakyat itu harusnya tidak di tutup, tetapi ditertibkan,” kata dia.
Ia menjelaskan, persoalan tambang rakyat ini bukanlah masalah baru. Persoalan ini sudah muncul sejak tahun 2009. Ketika ia menjabat pada tahun 2009-2014 di DPRD Lobar, ia mengaku pernah membentuk Perda yang mengatur persoalan tambang di Sekotong.

“Saya duduk di komisi tiga yang membidangi masalah pertambangan. Kami sudah godok Perda Pertambangan,” jelasnya.

Dalam pembentukan Perda tersebut, telah disusun Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD) di wilayah Sekotong. Dengan adanya RTRD tersebut, sudah jelas pembagian mana saja yang menjadi kawasan pertambangan dan menjadi kawasan pariwisata.

Di dalam tata ruang tersebut diatur jika wilayah pertambangan di Sekotong seluas 27.000 hektar. “Dari jumlah tersebut ada 700 hektare yang menjadi Wilayah

Pertambangan Rakyat (WPR),” jelasnya.
Itu yang kemudian dikelola oleh masyarakat melalui koperasi. Masing masing koperasi mendapatkan 10 hektare dari yang 700 hektar luas WPR. Sisanya, area pertambangan dikelola oleh perusahaan.
“Sehingga kawasan pertambangan di Sekotong menurut saya bisa berjalan beriringan dengan pariwisata. Karena ini kan sudah jelas pembagian kawasannya,” ungkapnya.

Ia meminta semua pihak melihat dampak sosial keberadaan tambang emas di Sekotong. Selama ini, tambang emas banyak memiliki dampak posistif untuk perekonomian masyarakat. “Dengan adanya tambang emas, warga yang tidak punya rumah sekarang sudah bisa bikin rumah,punya sepeda motor, dan lain-lain,” tegasnya.

Jika kemudian muncul kabar ada dampak negatif seperti isu pencemaran lingkungan, Lalu Ismail merasa perlu ada kajian medis yang menyeluruh. Tidak kemudian disebarluaskan sehingga berdampak negatif terhadap pariwisata.

Lalu Ismaio juga menegaskan jika pertambangan di wilayah Sekotong berbeda dengan wilayah lain. Misalnya di bukit Prabu Lombok Tengah. "Kalau di Prabu memang tambang ilegal, sementara kita di Sekotong sudah ada Perda dengan Wilayah Pertambangan Rakyat itu," ucapnya menekankan.

Sehingga kehadiran pertambangan Sekotong tidak akan mengganggu sektor pariwisata. Justru tambang rakyat ini bisa menjadi jualan bagi wisatawan yang ingin melihat langsung proses pertambangan rakyat. Karena itu, pariwisata dan pertambangan di Sekotong menurutnya tidak bisa di pisah-pisahkan. “Keduanya (pariwisata dan pertambangan) merupakan sumber daya yang harus kita kembangkan,” tandasnya. (ton)