Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gedung DPRD NTB Dibakar, Kasus Uang Siluman Tetap Berlanjut

L
Penulis: Lombok Post Online❯

 

Barcode Lombok Post
Barcode Lombok Post

LombokPost - Kasus dugaan bagi-bagi uang siluman Pokir DPRD NTB dipastikan terus berlanjut.


Advertisement

Penyelidikan tak terganggu dengan kondisi kantor DPRD NTB yang dibakar massa aksi, Sabtu (29/8) lalu.

Jaksa juga sudah mengantongi sejumlah alat bukti berdasarkan proses penyelidikan.

Advertisement

”Kasus tetap berlanjut. Tidak ada hubungannya dengan kebakaran,” tegas Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputra.

Selain itu, mereka sudah memanggil saksi dari anggota DPRD NTB dan Pemprov NTB.

”Puluhan anggota DPRD NTB yang sudah dipanggil. Kalau dari Pemprov NTB yang sudah dimintai keterangan dari pihak BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah),” bebernya. 

Berdasarkan catatan terakhir Lombok Post, ada sebanyak 38 DPRD NTB yang sudah diperiksa saat proses penyelidikan. Saat ini, penyelidik tinggal melakukan gelar perkara. ”

Dalam waktu dekat ini kita lakukan gelar perkara,” kata dia. 

Efrien belum mengetahui arah penyelidikannya. Apakah tindak pidana korupsi yang mengarah pada kerugian keuangan negara atau suap dan gratifikasi.

”Saya belum dapat  info mengenai arah penyelidikannya. Kita tunggu saja,” ujarnya. 

Efrien menekankan, jika sudah ditemukan minimal dua alat bukti dan mens rea, kasus tersebut bakal ditingkatkan ke tahap penyidikan. ”Tunggu nanti,” kelitnya. 

Dari informasi yang didapatkan, sejumlah dewan juga sudah menyerahkan uang siluman ke Kejati NTB.

Namun, penyerahan uang itu bukan proses penyitaan barang bukti. Melainkan, inisiatif dari masing-masing dewan yang menerima uang siluman.

”Kalau pengembalian uang itu memang ada. Apakah itu nanti akan dijadikan sebagai barang bukti atau seperti apa, saya juga tidak tahu,” ucap Efrien.

KASUS TETAP BERLANJUT: Sejumlah petugas membersihkan puing-puing di kantor DPRD NTB setelah dibakar. 
KASUS TETAP BERLANJUT: Sejumlah petugas membersihkan puing-puing di kantor DPRD NTB setelah dibakar. 

Diketahui, kasus ini bermula dari informasi yang menyebutkan adanya bagi-bagi uang sebagai fee dari Pokir dewan.

Masing-masing anggota dewan akan mendapatkan program atau Pokir senilai Rp 2 miliar. 

Namun mereka tidak diberikan dalam bentuk program, melainkan dalam bentuk uang fee sebesar 15 persen dari total anggaran program tersebut, atau setara dengan sekitar Rp 300 juta. (arl/r5)

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rujukan Arahan KPK, Wali Kota Mataram dan DPRD Perkuat Koordinasi Pengelolaan Anggaran Daerah

Rujukan Arahan KPK, Wali Kota Mataram dan DPRD Perkuat Koordinasi Pengelolaan Anggaran Daerah

hasil evaluasi KPK—yang mengupas tuntas aspek administrasi, regulasi, hingga pelaksanaan di lapangan—harus menjadi rujukan utama bagi ekseku

Rekomendasi KPK Pengaruhi Realisasi Belanja APBD 2026 Pemprov NTB

Rekomendasi KPK Pengaruhi Realisasi Belanja APBD 2026 Pemprov NTB

Realisasi belanja APBD NTB mencapai 64,38 persen hingga 23 Oktober 2026, dipengaruhi penyesuaian kegiatan dan tindak lanjut rekomendasi KPK.

KPK Soroti Tata Kelola Pokir di Lobar, DPRD Pastikan Evaluasi Sesuai Aturan

KPK Soroti Tata Kelola Pokir di Lobar, DPRD Pastikan Evaluasi Sesuai Aturan

KPK RI melalui Satgas Korsupgah Wilayah V melakukan rapat koordinasi dengan DPRD dan pejabat OPD Lombok Barat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer