Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

41 ASN Ikuti Ujian Dinas: Mataram Perkuat Sistem Karier Berbasis Merit

Lalu Mohammad Zaenudin
Sejumlah ASN Kota Mataram mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II di ruang CAT UPSCPKP BKN Mataram.
Sejumlah ASN Kota Mataram mengikuti Ujian Dinas Tingkat I dan II di ruang CAT UPSCPKP BKN Mataram.


LombokPost – Pemerintah Kota Mataram mempertegas komitmen menerapkan sistem karier berbasis merit melalui pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan II bagi 41 aparatur sipil negara (ASN). Ujian berlangsung di Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai (UPSCPKP) BKN Mataram.


Advertisement

 

Kepala BKPSDM Kota Mataram Taufik Priyono menegaskan ujian dinas merupakan instrumen penting membangun birokrasi profesional. “Kegiatan ini bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bagian dari upaya pembinaan karier yang berintegritas,” ujarnya, Rabu (12/11).

 

Advertisement

Pelaksanaan dibagi dua sesi. Sesi pertama diikuti 12 ASN peserta Tingkat II sejak pukul 08.00 hingga 10.00. Sesi kedua dimulai pukul 10.00, dengan 29 ASN mengikuti Ujian Dinas Tingkat I.

Taufik menyebut seluruh tahapan dirancang transparan agar hasil benar-benar mencerminkan kompetensi peserta. “Kenaikan pangkat bukan hadiah, tapi bukti profesionalitas,” tegasnya.

 

Advertisement

Ia menambahkan ujian dinas akan menjadi agenda rutin pemkot guna mendorong budaya birokrasi yang akuntabel. “ASN harus siap menghadapi tantangan baru, memahami regulasi, dan terus mengembangkan diri,” katanya.

 

Kabid Mutasi, Promosi, dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kota Mataram Ahmad Mujahidin menjelaskan ujian dinas menjadi syarat utama kenaikan pangkat bagi ASN yang belum menempuh pendidikan lanjutan. “Untuk tingkat I, ujian ini menjadi syarat naik pangkat dari II/d ke III/a dan dari I/d ke II/a,” terangnya.

Sementara untuk Tingkat II, syarat berlaku bagi ASN yang naik pangkat dari III/d ke IV/a. “Ketentuannya jelas dan mengikuti standar nasional,” jelasnya.

 

Menurutnya, banyak ASN memilih jalur ujian karena prosesnya lebih cepat dan sesuai masa kerja. “Sebagian besar peserta baru saja dilantik dan sudah memenuhi masa kerja tiga sampai empat tahun,” ujarnya.

 

Mujahidin juga menegaskan metode ujian berbeda untuk setiap tingkat agar sesuai jenjang kompetensi. “Ujian tingkat II disertai penulisan makalah dan wawancara dengan passing grade tertentu,” katanya.

Ia memastikan seluruh hasil terekam dalam sistem BKN tanpa intervensi. “Setiap jawaban terekam langsung ke sistem BKN sehingga hasilnya objektif,” tutupnya.

Advertisement
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

Pemprov NTB masih menerapkan WFH bagi ASN, dengan pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan OPD tanpa mengganggu kinerja dan pelayanan publik.

Pemetaan Calon Pengganti Pejabat di Pemprov NTB Terkendala Akreditasi Assessment Center

Pemetaan Calon Pengganti Pejabat di Pemprov NTB Terkendala Akreditasi Assessment Center

Peningkatan akreditasi assessment center BKD NTB terkendala perubahan proses di BKN, tetapi dikebut untuk pemetaan kompetensi ASN.

Perkuat Budaya Kerja yang Terukur, Lombok Barat Siapkan Penerapan E-Kinerja Harian ASN

Perkuat Budaya Kerja yang Terukur, Lombok Barat Siapkan Penerapan E-Kinerja Harian ASN

Penerapan E-Kinerja harian diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk membangun tata kelola.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer