LombokPost - Wajah kawasan perbatasan Lombok Barat-Kota Mataram, tembolak di Jalan Lingkar Selatan mulai dibersihkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram mengambil tindakan tegas dengan membongkar lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dinilai memicu kekumuhan dan membahayakan keselamatan lalu lintas di pintu masuk ibu kota tersebut.
“Di kawasan Tembolak yang terbaru sekitar empat lapak PKL kita bongkar,” kata Kasatpol PP Kota Mataram Irwan Rahadi.
Irwan mengatakan, tindakan ini menyasar para pedagang nakal yang nekat meninggalkan lapak atau barang dagangannya di lokasi setelah jam operasional usai.
Fokus penertiban saat ini adalah menjaga estetika kota. Banyak pedagang yang tidak membawa pulang peralatan berjualannya, sehingga pemandangan di sekitar ikon kebanggaan Mataram itu menjadi semrawut.
“Itu yang banyak kan yang meninggalkan barang-barangnya di lokasi. Itu yang membuat kumuh,”tegasnya.
Mengingat tembolak berada di titik perbatasan, Satpol PP Kota Mataram tidak bekerja sendiri. Koordinasi intensif dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Hal ini penting karena pedagang yang mangkal di lokasi tersebut berasal dari dua wilayah berbeda.
“Karena kita punya batas wilayah, Lombok Barat juga jalan (menertibkan), kita juga jalan. Kalau tidak ada komitmen bersama, kita tidak bisa,” imbuhnya.
Langkah tegas ini juga menjadi jawaban atas derasnya kritik masyarakat di media sosial.
Warga mengeluhkan menjamurnya pedagang di jalur cepat yang berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan.
Irwan memastikan bahwa setiap masukan warga menjadi bahan evaluasi pihaknya.
“Itu tetap kita atensi,” katanya.
Selain tembolak, radar pengawasan Satpol PP juga mengarah ke Jalan Adi Sucipto, Rembiga.
Di sana, trotoar beralih fungsi menjadi deretan lapak pedagang. Untuk saat ini, pola yang diterapkan masih bersifat persuasif dan fasilitasi melalui pihak kelurahan.
“Di sana kita coba fasilitasi secara berjenjang. Kelurahan masih membatasi jamnya, termasuk sterilisasi jalan agar tidak mengganggu masyarakat. Namun jika tetap krodit, tindakan tegas seperti di Lingkar Selatan akan kita ambil,” tegasnya.
Kondisi ini turut mendapat sorotan dari Parlemen. Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram Muhtar, mengingatkan Pemkot Mataram agar tetap konsisten.
Menurutnya, kawasan jalur cepat seperti Jalan Lingkar memang bukan tempat yang aman untuk berdagang.
Namun, ia juga meminta pemerintah tidak hanya sekadar menggusur tanpa solusi bagi pelaku UMKM.
“Kita lihat di sana itu berbahaya. Termasuk di Udayana, setengah bahu jalannya digunakan berjualan. Tapi kita kasihan dengan UMKM kita ini,” ujarnya.
Ia menyarankan agar Pemkot membangun pola komunikasi yang baik dan berkelanjutan.
“Bangunlah pola komunikasi yang baik. Penataan jangan hanya untuk sore hari saja, tapi dipikirkan jangka panjangnya seperti apa agar estetika terjaga dan ekonomi tetap jalan,” pungkasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
