LombokPost - Pemerintah Kota Mataram menegaskan komitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan tenaga PPPK Paro Waktu di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang harus dilakukan akibat dinamika geopolitik global, dan tekanan ekonomi yang menyertai. Di samping itu, isu penanganan sampah tetap menjadi prioritas yang utama dalam tahun 2026 hingga 2027.
Dalam arahan kepada jajaran perangkat daerah, saat membuka Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (MPBM-RKPD) 2027, di Aula Lantai 3 Wali Kota Mohan Roliskana, menekankan pentingnya adaptasi kebijakan dan rekonstruksi belanja daerah. “Hal ini agar tetap selaras dengan kebutuhan riil serta tuntutan efisiensi,” tegasnya, Selasa (31/3).
Penyesuaian ini, menurutnya, tidak bisa dihindari di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian dan berdampak lintas sektor. “Kita harus adaptif. Program dan kerangka kerja pemerintah daerah harus disusun mengikuti perkembangan situasi yang ada. Termasuk melakukan rekonstruksi belanja agar lebih tepat sasaran dan efisien,” jelas orang nomor satu di Kota Mataram ini.
Di tengah langkah efisiensi tersebut, perhatian khusus diarahkan pada keberadaan PPPK Paro Waktu. “Mereka bagian penting dari sistem birokrasi yang selama ini memberikan dukungan signifikan terhadap jalannya pelayanan publik,” tegasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
