LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menangani dampak bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah pesisir.
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram melaporkan telah menyalurkan sedikitnya 6,5 ton beras bantuan.
Ini untuk meringankan beban ratusan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak cuaca ekstrem di pengujung Januari 2026 ini.
Baca Juga: TPI dan TPS Pinggir Jalan Ampenan Menuju Jalur Pariwisata Batulayar Dikeluhkan
“Bantuan beras cadangan pangan itu sudah kami salurkan melalui kecamatan masing-masing,” kata Kepala DKP Kota Mataram Sudirman.
Bantuan tersebut menyasar 653 KK yang tersebar di dua wilayah terdampak paling parah, yakni Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela.
Dua wilayah ini menjadi zona merah lantaran lokasinya yang bersentuhan langsung dengan garis pantai dan muara sungai. Penyaluran beras ini merupakan langkah darurat untuk memastikan ketahanan pangan warga tetap terjaga pasca hantaman gelombang pasang dan banjir rob.
Baca Juga: 20 Rumah Warga Rusak Berat Akibat Banjir Rob Ampenan
Data DKP mencatat, sebanyak 300 KK di Kecamatan Ampenan telah menerima distribusi pada Jumat (23/1) lalu. Sementara itu, 353 KK di Kecamatan Sekarbela mendapatkan giliran di penghujung Januari. Mayoritas penerima manfaat adalah keluarga nelayan yang kehilangan mata pencaharian akibat cuaca buruk dan huniannya terendam air.
Setiap KK menerima paket beras kemasan 10 kilogram. Teknis pembagian di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kelurahan untuk menjamin ketepatan sasaran.
“Kami kemas per 10 kilogram agar memudahkan mobilisasi. Kelurahan yang paling tahu siapa saja korbannya, sehingga bantuan ini benar-benar by name by address,” tegasnya.
Baca Juga: Banjir Rob dan Gelombang Tinggi Kembali Mengintai, Ratusan Warga Pesisir Ampenan Terancam!
Meski penyaluran di dua kecamatan berjalan mulus, Sudirman memberikan catatan serius bagi empat kecamatan lainnya. Hingga saat ini, pihak DKP masih menunggu data riil warga terdampak dari camat dan lurah di wilayah selain Ampenan dan Sekarbela.
Ia mengingatkan, beras cadangan pangan tidak bisa dikeluarkan secara serampangan. Perlu ada usulan resmi sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.
“Bantuan ini tidak bisa otomatis keluar. Harus ada usulan dari bawah. Kami harap pihak kelurahan dan kecamatan segera bergerak. Makin cepat diusulkan, makin cepat warga dibantu,” imbuhnya.
Di sisi lain, penyaluran 6,5 ton beras ini secara otomatis menguras stok cadangan pangan bencana daerah. Dari total pagu 20 ton beras yang disiapkan Pemkot Mataram untuk tahun anggaran 2026, kini hanya tersisa sekitar 13,5 ton.
Angka ini dianggap cukup krusial mengingat tahun 2026 baru berjalan dua bulan, sementara potensi bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim masih diprediksi menghantui hingga pertengahan tahun. Sudirman berharap sisa stok yang ada dapat mencukupi kebutuhan darurat hingga akhir tahun.
“Kami masih punya stok 13,5 ton. Kami akan sangat selektif dan berhati-hati dalam penyaluran agar cadangan ini tetap tersedia hingga masa puncak kerawanan pangan terlewati,” pungkasnya.
Editor : Pujo Nugroho