LombokPost - Di ruang kelas SMP SLBN 1 Barat, Topan Mars Arifin tampak piawai membimbing tiga murid tunanetranya.
Di sekolah dengan 200 siswa dan 40 rombongan belajar (rombel) itu, Topan mengampu hampir semua mata pelajaran.
Namun, posisi Topan sebagai Guru PNS saat ini bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan buah dari perjuangan mendobrak sistem yang sempat terkunci rapat bagi kaum disabilitas.
Cerita Topan bermula pada 2018 saat ia pulang ke NTB setelah menjadi guru honorer di Jakarta. Alih-alih pengabdian, ia justru mendapati kenyataan pahit: formasi CPNS untuk disabilitas di NTB belum tersedia.
“Ternyata saya terjebak. Tahun 2018 ke bawah, belum ada formasi disabilitas,” kenangnya.
Tak tinggal diam, Topan bersama rekan-rekannya melakukan gebrakan. Mereka mendatangi Dinas Pendidikan hingga BKD NTB, namun sering mendapat penolakan merendahkan karena keterbatasan fisik.
“Ada yang bilang karena Anda buta atau tidak punya tangan. Saya minta teman-teman screenshot itu, saya bawa ke Gubernur. Waktu itu viral sekali,” tuturnya.
Baca Juga: Menengok Nasib Pengajar SLB yang Terancam Terdepak Akibat Penertiban Honorer
Perjuangan itu berlanjut hingga aksi jalan kaki dari Sudirman menuju Senayan, Jakarta, demi hak afirmasi nasional.
Hasilnya, pada 2019, jalur khusus disabilitas dibuka di NTB. Dari 50 pendaftar, hanya Topan yang lolos ujian CAT yang ketat.
Ia berhasil membuka pintu yang selama ini tertutup bagi generasinya.
Meski sudah berstatus ASN, tantangan baru muncul di ruang kelas, aksesibilitas media ajar.
Banyak aplikasi pemerintah, seperti e-Rapor, belum ramah disabilitas.
“Sampai sekarang saya tidak bisa mengisi e-raport sendiri karena fiturnya belum akses. Saya harus minta bantuan rekan lain sebagai reader,” ungkap Topan.
Keterbatasan itu ia jawab dengan kreativitas. Ia membuat media ajar mandiri dari guntingan kertas berlabel Braille untuk mengajarkan bangun datar.
Walau potongannya tak sesempurna orang awas, media itu menjadi jembatan pemahaman bagi muridnya.
Ia juga memanfaatkan screen reader (pembaca layar) di ponselnya untuk membedah materi ajar digital.
“Kalau pemerintah buat aplikasi, ajak kami duduk. Supaya tahu fitur apa yang bisa dipahami teman-teman. Jangan sampai sia-sia dibuat,” tegasnya.
Kini, sebagai Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) NTB, Topan membawa semangat juangnya ke ranah ekonomi hijau (green jobs).
Bagi Topan, sektor ini adalah fondasi ekonomi inklusif. Pekerjaan hijau bukan sekadar memasang panel surya, tapi memberikan keterampilan berkelanjutan.
“Kami bergerak agar teman-teman tidak lagi menjadi pelaku seni jalanan. Melalui Pertuni, kami membimbing yayasan di Karang Bayan untuk membuat kerajinan keta, berkebun, bertani, hingga beternak organik,” paparnya. Sektor ramah lingkungan ini dinilai sangat potensial bagi penyandang disabilitas jika dikelola dengan serius.
Namun, ia melihat pintu industri hijau lainnya masih tertutup.
Advokasi ke perusahaan ritel hingga BUMD sering mentok karena alasan ketiadaan akomodasi layak, padahal Perda Nomor 4 Tahun 2019 telah menjamin hak tersebut.
Topan pun mengkritik keras kebijakan bansos yang bersifat jangka pendek.
“Kami tidak butuh sembako, tiga hari habis. Berikan kami pekerjaan yang layak di sektor ekonomi hijau ini, maka urusan kesejahteraan selesai,” ucapnya tegas.
Ia juga memprotes penghentian tenaga honorer daerah yang harusnya dikecualikan bagi lulusan S1 disabilitas melalui jalur afirmasi.
Data DTKS mencatat 28 ribu penyandang disabilitas di NTB. Bagi Topan, sektor green jobs seperti pertanian organik, IT, hingga operator hotel adalah peluang besar jika pemerintah serius melakukan pemantauan implementasi Perda.
Di SLBN 1 Lombok Barat, Topan terus mengajar. Ia membuktikan bahwa disabilitas adalah subjek pembangunan, bukan beban.
“Target kami, tiga yayasan per tahun bisa mandiri secara ekonomi. Kami ingin membuktikan bahwa dengan akomodasi layak dan kesempatan, disabilitas bisa berkontribusi nyata,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida