LombokPost – Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska memastikan dua proyek infrastruktur lingkungan berskala besar, yakni Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo dan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T), menjadi prioritas pembangunan sektor persampahan dan sanitasi Kota Mataram pada 2026.
Menurut Wiska, informasi dari Kementerian PUPR yang diperoleh melalui rombongan DPRD menunjukkan TPST Kebun Talo dipastikan mulai dikerjakan tahun ini dengan kapasitas awal 60 ton per hari dari target total 120 ton.
"Informasinya TPST Kebun Talo mulai 2026. Target akhirnya 120 ton, tapi tahap awal sekitar 60 ton dulu, setara kapasitas satu TPST Sandubaya. Pembangunannya bertahap,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Ia menjelaskan, TPST Kebun Talo berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah yang sudah ada di Kota Mataram. Jika TPST Sandubaya menghasilkan kompos dan produk turunan seperti paving block, TPST Kebun Talo dirancang memproduksi Refuse Derived Fuel (RDF) atau bahan bakar alternatif dari sampah kering.
"Produk utamanya RDF, sampah dikeringkan lalu dipadatkan jadi bahan bakar alternatif. Jadi ada nilai energi dari sampah, bukan sekadar pengurangan volume,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Wiska menyebut estimasi anggaran proyek sekitar Rp 98 miliar dengan skema pembangunan bertahap. Ia menegaskan lokasi TPST berada di kawasan Kebon Talo.
"Ini memang dirancang sebagai fasilitas regional, makanya pembangunan dilakukan bertahap sesuai kapasitas,” katanya.
Selain TPST, DPRD juga memastikan proyek SPALD-T atau instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat senilai sekitar Rp 700 miliar mulai memasuki tahap kontrak dan konstruksi. Proyek sanitasi tersebut akan melayani dua kecamatan, yakni Ampenan dan Sekarbela, dengan sekitar 9.000 sambungan rumah.
“SPALD-T lebih besar lagi, anggarannya sekitar Rp 700 miliar. Layanannya Ampenan dan Sekarbela dengan hampir 9.000 sambungan rumah. Ini proyek sanitasi kota yang sangat besar,” ujarnya.
Menurut Wiska, pembangunan jaringan limbah domestik akan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat karena konstruksi pipa bawah tanah dilakukan di kawasan permukiman dan jalan kota. Karena itu, Kementerian PUPR meminta dukungan DPRD dan pemerintah daerah untuk pengawalan sosial di lapangan.
"Kementerian meminta kita membantu pengawalan dampak sosialnya. Karena proyek pipa limbah ini pasti ada penolakan atau kekhawatiran masyarakat saat konstruksi,” jelasnya.
Ia menilai dua proyek tersebut menjadi fondasi penting perbaikan lingkungan Kota Mataram, khususnya pengelolaan sampah dan sanitasi yang selama ini menjadi persoalan utama kota.
“TPST dan SPALD-T ini infrastruktur lingkungan utama Mataram ke depan. Kalau dua ini berjalan, persoalan sampah dan limbah kota bisa jauh lebih tertangani,” pungkasnya.
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin