LombokPost - Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram melalui Dinas Sosial (Dinsos) tengah mematangkan wacana penataan komprehensif terhadap para pengamen dan Gelandang Pengemis (Gepeng) yang kerap beroperasi di beberapa titik.
Melalui skema kolaborasi lintas sektor, para pelaku jalanan ini nantinya tidak hanya ditertibkan secara hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melainkan diarahkan masuk ke dalam ruang kreatif sektor pariwisata serta program rehabilitasi mandiri bagi yang berkompeten.
“Saya sepakat untuk ditata, tapi perlu ditertibkan dulu” kata Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Muzakkir Walad.
Muzakkir menjelaskan, langkah penataan ini diambil sebagai solusi jangka panjang menyusul kian maraknya aktivitas gepeng dan pengamen yang mulai dikeluhkan masyarakat.
Karena mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Penataan ini sekaligus mempertegas pembagian tugas antar instansi agar penanganan masalah sosial di Kota Mataram tidak mengalami tumpang tindih urusan.
“Mengacu pada Perda itu jelas mengenai penertiban umum. Setelah mereka diamankan, barulah Dinsos masuk mengambil peran untuk melakukan asesmen dan rehabilitasi sosial,” terangnya.
Melalui proses asesmen mendalam tersebut, Dinsos akan memetakan status kependudukan serta kemauan para gepeng untuk mandiri.
Jika kedapatan berasal dari luar daerah yang saat ini disinyalir mendominasi, maka Dinsos akan berkoordinasi untuk menitipkan mereka sementara di Dinsos NTB, sebelum dipulangkan ke daerah asal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
