Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kedepankan Efektivitas Anggaran dan Layanan Publik

Lalu Mohammad Zaenudin
Rapat paripurna dalam rangka Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Mataram, Jumat (6/11).
Rapat paripurna dalam rangka Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Mataram, Jumat (6/11). 

Advertisement

 

 

LombokPost — Pemerintah Kota Mataram mengarahkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada penguatan efektivitas penggunaan anggaran dan ketepatan sasaran program pembangunan. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan seluruh agenda pelayanan publik berjalan efisien.

Advertisement

Selanjutnya, sesuai kebutuhan riil masyarakat di tengah dinamika kemampuan keuangan daerah. “Penyusunan APBD 2027 kita arahkan agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman, Jumat (6/11).

Pesan tersebut disampaikan Mujib saat membacakan tanggapan resmi pemerintah daerah dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram. Adapun agendanya yakni Penyampaian Jawaban Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD TA 2027 di Ruang.

Dari postur pendapatan daerah, Pemkot berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Advertisement

Salah satu terobosan hukum yang disiapkan adalah penyusunan draf perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Guna menggali potensi penerimaan tanpa membebankan iklim perekonomian warga.

“Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kondisi perekonomian agar tidak membebani masyarakat,” jelasnya. 

Sementara pada alokasi belanja daerah, penyesuaian program difokuskan memenuhi kewajiban mandatori pemerintah. Serta kebutuhan yang bersifat mengikat dan mendesak. 

Skema prioritas belanja diarahkan menjaga keberlanjutan layanan dasar masyarakat. Khususnya pemenuhan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, keamanan, infrastruktur, hingga pengelolaan lingkungan hidup.

Advertisement
Editor : Lalu Mohammad Zaenudin
Sumber : Liputan Berita Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Delapan Fraksi DPRD Mataram Soroti RAPBD 2027, Anggaran Diminta Lebih Berpihak kepada Rakyat

Delapan Fraksi DPRD Mataram Soroti RAPBD 2027, Anggaran Diminta Lebih Berpihak kepada Rakyat

Delapan fraksi DPRD Mataram memberikan catatan kritis terhadap RAPBD 2027, mulai dari PAD, bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur.

Pemkab “Parkir” Rp 2,4 Miliar Pokir Anomali DPRD Lombok Tengah

Pemkab “Parkir” Rp 2,4 Miliar Pokir Anomali DPRD Lombok Tengah

ada kesalahpahaman dari pihak eksekutif dalam memaknai masukan KPK, yang dinilai menunjukkan ketakutan berlebihan dalam mengeksekusi program

Gedung DPRD NTB Dibangun Empat Lantai Mulai 2027

Gedung DPRD NTB Dibangun Empat Lantai Mulai 2027

Pemerintah menargetkan pembangunan fisik gedung baru DPRD NTB di awal 2027

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer