Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Yahya Sebut Rapat Pleno Syuriah Tidak Sah

L
Penulis: Lombok Post Online❯

 


Advertisement

Ketum PBNU Yahya Choulil Staquf (tengah) didampingi Waketum PBNU Masyhuri Malik (kiri) dan Sekjen PBNU Amin Said Husni menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/12).
Ketum PBNU Yahya Choulil Staquf (tengah) didampingi Waketum PBNU Masyhuri Malik (kiri) dan Sekjen PBNU Amin Said Husni menyampaikan keterangan pers di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu (3/12).
 

LombokPost - Desakan islah dari sejumlah pihak belum membuat jajaran Syuriah PBNU bergeming.

Kini, beredar kabar bahwa Syuriah menyiapkan rapat pleno pada 9-10 Desember di Hotel Sultan, Jakarta, untuk memilih Ketua Umum PBNU pengganti Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Yahya menilai pertemuan itu tidak sesuai aturan organisasi.  

Advertisement

Surat undangan rapat pleno yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir itu telah beredar luas. Pertemuan tersebut bakal diikuti banyak peserta karena mengundang seluruh komponen NU. Termasuk, badan otonom (Banom) NU.

Surat itu langsung direspons Yahya di kantor PBNU Jakarta, Rabu (3/12). Menurut dia, rapat pleno tersebut tidak sesuai aturan perkumpulan. Karena, rapat pleno harus mendapatkan pengesahan jajaran Syuriyah dan Tanfidziah PBNU.

”Saya masih sebagai Ketua Umum PBNU,” katanya.

Advertisement

Agenda rapat pleno pekan depan itu, kata Yahya, tidak sesuai prosedur. Karena tidak ada persetujuan atau tanda tangannya.

Rotasi Sekjen

Dia juga menjelaskan tentang rotasi Saifullah Yusuf dari posisi Sekjen PBNU. Keputusan itu diambil untuk kepentingan roda organisasi.

Menurut Yahya, sekjen harus fokus di kantor. Sebab, tugasnya sangat banyak. Salah satunya, menandatangani surat-surat keputusan organisasi NU di tingkatan daerah.

Laporan Keuangan. Yahya juga menanggapi soal tudingan adanya aliran uang Rp 100 miliar yang masuk ke PBNU. Uang tersebut diduga bagian dari pencucian uang mantan Bendahara Umum PBNU, yaitu Mardani H. Maming. Dia mengaku siap diperiksa. ”Soal apakah pribadi saya bersalah atau tidak, silahkan diperiksa,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia meminta tuduhan yang beredar saat ini dibahas sesuai aturan organisasi. ”Silakan dibuktikan dan mari diproses sesuai tatanan organisasi,” terangnya.

Rapat pleno tersebut digelar sebagai tindak lanjut rapat harian Syuriyah PBNU. Poin utamanya adalah meminta Gus Yahya mundur sebagai Ketum PBNU dalam waktu tiga hari. Tapi, Yahya tidak kunjung mundur. Sampai akhirnya Syuriyah memutuskan mencopot jabatannya sebagai Ketum PBNU. (wan/aph/JPG/r3)

Advertisement
Editor : Jelo J
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tudingan Aliran Dana Muktamar NU, Gus Ipul Adukan Podcast Madilog Forum Keadilan TV ke Dewan Pers

Tudingan Aliran Dana Muktamar NU, Gus Ipul Adukan Podcast Madilog Forum Keadilan TV ke Dewan Pers

Gus Ipul adukan podcast Madilog ke Dewan Pers terkait tuduhan dana Muktamar NU Rp480 M. KPK juga dalami setoran di Kanwil BPN Jatim.

PWNU NTB Minta PBNU Rangkul Semua Kader

PWNU NTB Minta PBNU Rangkul Semua Kader

Kepengurusan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diminta merangkul seluruh kader potensial.

Delapan Tokoh Berpeluang Pimpin PBNU Periode 2026–2031, Ini Nama-namanya

Delapan Tokoh Berpeluang Pimpin PBNU Periode 2026–2031, Ini Nama-namanya

Delapan tokoh meramaikan bursa calon Ketua Umum PBNU periode 2026–2031 jelang Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Tambakberas Jombang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer