Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Konfederasi Serikat Pekerja Dorong THR Dipercepat

L
Penulis: Lombok Post Online❯

 


Advertisement

Said Iqbal
Said Iqbal
 

LombokPost - Kebijakan Work From Anywhere (WFA) dikhawatirkan berimbas pada pencairan tunjangan Hari Raya (THR).

Pembayarannya bisa molor.

Advertisement

Pemerintah telah menetapkan WFA bagi pekerja/buruh dari sebelum hingga sesudah Hari Raya Idul Fitri 2026.

Pekerja/buruh didorong untuk WFA pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026.

Bukan hanya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik dan balik, tetapi juga mendongkrak ekonomi.

Advertisement

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, lamanya waktu libur dikhawatirkan dapat membuat perusahaan atau pemberi kerja lalai membayarkan hak THR pekerja/pegawai tepat waktu.

Karena itu, dia mendorong agar pembayaran dipercepat.

“Maka, kami minta pembayaran THR H-21,” ujarnya, Selasa (24/2).

Menurutnya, kelalaian atas pembayaran THR bukan barang baru.

Hal tersebut terus berulang lantaran tidak pernah ada sanksi tegas dari pemerintah.

Senada, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai, kebijakan pemberian THR yang masih diberikan H-7 dikhawatirkan akan menghambat tujuan awal WFA. Karena itu, ia sepakat pembayaran THR dimajukan. “Jangan H-7, tetapi H-14 sebelum Hari Raya Idul Fitri,” katanya.

Dia menilai, langkah ini memiliki banyak manfaat strategis. Selain mendongkrak perekonomian, pembayaran THR lebih awal juga bisa memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. (mia/ttg/JPG/r3)

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

27 Desa Berdaya Tematik di NTB Segera Terima Stimulan Rp 300 Juta

27 Desa Berdaya Tematik di NTB Segera Terima Stimulan Rp 300 Juta

Sebanyak 27 dari 257 desa miskin ekstrem di NTB telah melengkapi administrasi Program Desa Berdaya Tematik dan diusulkan pencairan ke BKAD.

Wali Murid Keluhkan Iuran Sukarela, Sekolah Bantah Ada Pungli

Wali Murid Keluhkan Iuran Sukarela, Sekolah Bantah Ada Pungli

Kebijakan iuran sukarela di SMAN 1 Narmada dikeluhkan salah seorang wali murid kurang mampu. Iuran kegiatan sekolah itu diduga ditetapkan.

Dishub Ancam Putus Kerja Jukir Nakal, Siapkan Uji Coba Pembayaran Digital

Dishub Ancam Putus Kerja Jukir Nakal, Siapkan Uji Coba Pembayaran Digital

Dinas Perhubungan (Dishub) Lobar bergerak cepat menata sistem perparkiran di seluruh wilayah Lobar. Langkah pengawasan ekstra ketat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer