Prabowo Minta Usulan Redefinisi Korupsi Dikaji Mendalam, Belum Beri Lampu Hijau

LombokPost--Presiden Prabowo Subianto menyatakan belum menyetujui usulan perubahan definisi tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Kepala Negara meminta agar gagasan tersebut dikaji lebih komprehensif sebelum melangkah lebih jauh.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan arahan tersebut usai bertemu Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/10). Pertemuan tersebut membahas rencana penyempurnaan definisi korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Berdiskusi dengan Pak Presiden sambil juga mendengarkan arahan beliau sehubungan dengan keinginan DEN untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi," kata Yusril.

Yusril menjelaskan, wacana ini mencuat untuk menyesuaikan regulasi nasional dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Konvensi internasional ini memiliki cakupan tindak pidana korupsi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar praktik penyuapan.

Namun, Presiden menegaskan bahwa pembahasan ini belum bersifat final. Pemerintah ingin memastikan rumusan hukum baru nantinya benar-benar selaras dengan situasi serta kepentingan nasional Indonesia.

"Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi," tegas Yusril.

Dalam diskusi tersebut, pemerintah turut menyoroti berbagai praktik yang dinilai merugikan keuangan negara dalam skala besar. Sorotan mencakup manipulasi nilai transaksi atau under-invoicing di sektor pertambangan hingga kasus pencurian ikan di perairan Indonesia.

Yusril menekankan bahwa kebocoran penerimaan negara akibat praktik tersebut menjadi perhatian serius. Ia mencontohkan manipulasi laporan produksi pertambangan yang membuat nilai ekonomi sumber daya alam tidak tercatat dengan akurat di dalam negeri.