LombokPost - Posisi Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara kini menuai sorotan tajam publik. Petinggi yang juga berperan sebagai penghubung investor global ini diduga memiliki keterkaitan kepemilikan pada sebuah perusahaan sekuritas yang sempat terkena sanksi hukum.
Data korporasi yang dilaporkan Bloomberg menyebutkan Pandu memegang 27,5 persen saham secara tidak langsung di PT Supra Sekuritas Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui pernah dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait penyelidikan kasus manipulasi pasar saham.
Otoritas Jasa Keuangan sendiri telah menjatuhkan denda kepada tiga perusahaan serta sejumlah individu yang terlibat dalam rangkaian kasus manipulasi pasar tersebut. Situasi ini dinilai memunculkan kesan janggal bagi para pengamat pasar modal.
Kejanggalan ini mencuat karena Pandu secara terbuka justru mendorong perbaikan likuiditas dan transparansi pasar di Indonesia. Ia bahkan sempat bertemu dengan CEO MSCI Inc guna membahas langkah pencegahan agar Indonesia tidak mengalami reklasifikasi pasar.
Kondisi ini memicu debat mengenai potensi benturan kepentingan dalam struktur Danantara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 pasal 27, setiap pejabat yang memiliki kepentingan pribadi diwajibkan untuk mengungkapkannya secara transparan.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa pejabat terkait dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang memiliki potensi benturan kepentingan. Hal ini menjadi poin krusial mengingat peran strategis Pandu dalam tata kelola investasi negara.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
