Asesmen Ketat Calon Sekda NTB, BKN Soroti Integritas dan Kapasitas Kepemimpinan

Terhitung 10 kandidat calon Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, mengikuti proses asesmen dari unit Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN selama tiga hari, dari tanggal 22-24 Desember 2025 di Gedung Assessment Center BKN Pusat BKN, Jakarta.

Diantaranya, Najamuddin, S.Sos., MM, selaku kepala Biro Perekonomian Setda NTB. Dr. H. Ahsanul Khalik, S.Sos., MH, selaku staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Setda NTB. Wirawan, S.Si., MT, selaku kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB.

Yusron Hadi, S.T., MUM, selaku kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB. Drs. H. Fathurrahman, M.Si, selaku asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda NTB.

Selanjutnya, ada Dr. Ahmad Saufi, S.Si., M.Sc, merupakan asisten Deputi Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Bangsa Kemenko PMK.

Abul Chair, AK, selaku kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur; Dr. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd, adalah kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB; Taufik, S.T., MT, selaku kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bima; serta Jamaluddin, S.Sos., MT, merupakan kepala Dinas Perdagangan NTB.

Plt Kepala Pusat Penilaian Kompetensi ASN BKN Herman menegaskan, proses asesmen ini merupakan komitmen BKN dan instansi terkait untuk mewujudkan seleksi JPTM yang objektif dan berintegritas, sekaligus juga sebagai bentuk menjaga kualitas kepemimpinan birokrasi.

“Mekanisme seleksi terbuka yang kami fasilitasi dirancang secara profesional untuk menjamin objektivitas, transparansi, dan berbasis kompetensi,” tegasnya dalam rilis resmi, Senin (22/12).

Hal ini memberikan kesempatan setara bagi setiap kandidat dan memastikan bahwa pejabat terpilih benar-benar memiliki kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kualifikasi yang dibutuhkan organisasi.

Proses asesmen yang difasilitasi BKN ini, mendapatkan porsi perhatian khusus, mengingat betapa strategisnya posisi Sekda sebagai pimpinan birokrasi tertinggi di tingkat provinsi.

Asesor SDM Aparatur Ahli Utama BKN Supranawa Yusuf mengungkapkan, untuk seleksi JPTM, standar penilaian yang dilakukan lebih ketat dan komprehensif.

Metode yang digunakan dengan alat ukur seperti analisis kasus, Leaderless Group Discussion (LGD), wawancara kompetensi, presentasi, dan tes psikometri.

“Tujuannya untuk mendapatkan gambaran utuh dan mendalam tentang kompetensi calon,” jelas dia.

Yusuf juga menerangkan, BKN secara konsisten mendorong terciptanya iklim seleksi yang tidak hanya menguji kemampuan teknis, tetapi juga karakter dan kematangan berpikir.

Kepada para kandidat diimbau untuk mengikuti seluruh rangkaian dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan menunjukkan performa yang autentik sesuai kinerja sehari-hari.

“Tampilkan cara berpikir, gaya kepemimpinan, dan pengambilan keputusan secara natural,” tegasnya.

Semakin autentik kandidat, semakin akurat profil kompetensinya tergambar. Hasil asesmen ini nantinya, akan menjadi cermin sebenarnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pengembangan karier individu maupun pemenuhan kebutuhan organisasi.

Pelaksanaan asesmen yang ketat dan berbasis standar nasional ini, memperkuat peran BKN sebagai garda terdepan dalam menyaring dan menyiapkan pemimpin birokrasi masa depan yang kompeten, berintegritas, dan siap memacu kinerja pemerintahan yang lebih baik, khususnya bagi Pemprov NTB.