LombokPost - Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) NTB Eko Prasetyo mengungkapkan, 604 SPPG sudah beroperasi di NTB.
Sebagian besar sudah mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Capaian SLHS di NTB termasuk tertinggi di Indonesia, di angka 83—86 persen,” tegasnya, Kamis (8/1).
Aturannya, SPPG yang sudah beroperasi diberikan tenggat waktu hingga 15 Januari untuk mengurus SLHS, atau setidaknya memastikan proses pendaftaran sudah berjalan.
“Kami terus melakukan pendataan dan mendorong unit-unit yang belum memiliki sertifikasi, agar segera memprosesnya,” kata dia.
Meski beberapa unit SPPG, masih dalam proses pengurusan SLHS, penyaluran MBG tetap berjalan sesuai jadwal.
Sesuai prosedur dinas kesehatan, pengambilan sampel uji laboratorium, baru bisa dilakukan saat SPPG sudah beroperasi.
Kendati demikian, pihaknya menegaskan komit terhadap aspek sanitas dan keamanan pangan melalui pengawasan intensif. Yakni monitoring rutin terhadap kebersihan dapur dan penyajian makanan.
Eko mengatakan BGN telah mendistribusikan alat rapid test ke SPPG, untuk menguji kualitas bahan baku mentah secara mandiri saat diterima.
BGN juga mendorong kepala SPPG dan mitra mendaftarkan sertifikasi halal secara mandiri. “Tim sarana prasarana BGN juga sedang menyiapkan skema sertifikasi halal kolektif yang akan segera dirilis,” jelas Eko.
Bila ditemukan SPPG yang tidak memiliki komitmen untuk mengurus SLHS atau tidak memenuhi standar kebersihan yang ditetapkan, pihaknya akan melaporkannya ke BGN.
“Pimpinan pusat memiliki kewenangan penuh untuk memberikan tindakan tegas berupa suspensi operasional,” tegasnya.
Program MBG di NTB hingga akhir Desember 2025 telah menjangkau 1,65 juta penerima manfaat. Program ini telah menjangkau 153.788 balita, 213 ribu anak PAUD, RA, dan TK, serta 960 ribu peserta didik di SD, MI, SMP, dan MTs. Untuk jenjang SMA, SMK, dan MA, jumlah peserta yang terlayani mencapai 238 ribu siswa.
Ketua Tim Satgas MBG NTB, Ahsanul Khalik menjelaskan, program ini juga menyasar kelompok khusus seperti SLB sebanyak 2.242 siswa, Pondok Pesantren (Ponpes) 5.095 santri, dan PKBM 3.348 peserta.
Ibu hamil yang menerima layanan MBG 25.423 jiwa, ibu menyusui 58.233 jiwa. Guru, tenaga kependidikan, dan kader posyandu juga termasuk dalam penerima manfaat, lebih dari 29 ribu orang.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
