Aturan Berubah, Dikpora NTB Hati-hati Cari Solusi 18 Atlet Peraih Medali PON

Mereka tidak bisa diusulkan menjadi PPPK Paro Waktu, sehingga kontrak kerja harus dihentikan per 31 Desember 2025 lalu.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB Surya Bahari menegaskan berbagai opsi tengah dikaji, agar para atlet berprestasi tersebut tetap mendapatkan kepastian dan penghargaan atas kontribusi mereka.

langkah awal yang dilakukan adalah menghimpun data lengkap terkait prestasi masing-masing atlet. Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan solusi yang paling memungkinkan, sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

“Kami sudah minta data lengkapnya. Prestasinya apa saja, capaian mereka seperti apa. Dari situ baru bisa kita lihat solusinya seperti apa,” jelas dia, Jumat (23/1).

Menurutnya, Dikpora NTB tidak bisa bertindak gegabah. Pihaknya harus berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) serta menyesuaikan dengan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). 

“Kita berkoordinasi dengan BKD. Apakah memungkinkan atau tidak dengan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpora. Di sana jelas, siapa saja yang boleh dan bisa diangkat menjadi ASN, itu ada kriterianya,” bebernya.

Surya mengakui, dinamika regulasi saat ini cukup kompleks. Banyak aturan yang berubah, termasuk kesepakatan lintas kementerian. Sehingga kondisi ini menuntut kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.

“Banyak aturan yang berubah dan ada kesepakatan antar menteri. Pelan-pelan semuanya akan kami urai,” jelasnya.

Sampai saat ini juga, Kemenpora menyampaikan, belum ada jalur khusus bagi para atlet untuk diangkat menjadi pegawai pemda. “Kalau sudah ada aturannya dari kementerian, tentu kami di daerah harus menyesuaikan,” ungkapnya. 

Dalam hal ini, Pemprov NTB sangat hati-hati dan tidak ingin mengeluarkan kebijakan yang justru bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sehingga proses pencarian solusi dilakukan secara cermat dan penuh pertimbangan. 

“Jangan sampai nanti aturan yang dikeluarkan oleh daerah berseberangan dengan aturan di atasnya. Kami sangat berhati-hati,” tegas pria yang juga kepala Bakesbangpoldagri NTB tersebut.

Saat ditanya apakah kondisi ini berarti belum ada kepastian bagi para atlet, Surya menepis anggapan tersebut. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak diam, melainkan sedang berupaya menemukan jalan terbaik. 

“Bukan belum ada kepastian, tapi kita lagi mencari jalannya. Mudah-mudahan ending-nya nanti bisa menjadi bagus,” tandasnya.