Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Perlu Perpanjangan Waktu, Pendaftar Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemprov NTB Capai 131 Orang

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno.
Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno.

LombokPost - Pendafataran seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemprov NTB, resmi ditutup pada Kamis, 19 Februari 2026, pukul 24.00 WITA.


Advertisement

Masa pendaftaran yang telah dibuka sejak 5 Februari itu mencatat antusiasme tinggi dari para aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mengikuti tahapan seleksi. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno menyampaikan seluruh formasi jabatan yang dibuka, telah memenuhi kuota minimal pelamar, sehingga tidak diperlukan perpanjangan masa pendaftaran. 

“Alhamdulillah, sampai dengan batas akhir pendaftaran pada 19 Februari pukul 24.00 WITA, seluruh formasi sudah memenuhi kuota minimal empat pelamar. Dengan demikian, tidak ada perpanjangan masa pendaftaran dan proses langsung berlanjut ke tahap seleksi administrasi serta validasi rekam jejak,” terang Tri, Jumat (20/2).

Advertisement

Berdasarkan rekapitulasi pendaftar seleksi terbuka JPT Pratama Pemprov NTB Tahun 2026 hingga penutupan pendaftaran, tercatat sebanyak 131 orang mendaftar, dan 119 orang telah menyelesaikan proses submit.

Rincian, jumlah pendaftar dan peserta yang telah submit pada masing-masing jabatan. Pada posisi kepala Dinas Dikpora, tercatat 7 orang mendaftar dan 4 orang telah submit.

Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman diikuti 4 pendaftar dan seluruhnya telah submit. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diminati 9 pendaftar dengan 8 orang submit. 

Advertisement

Pada posisi Kepala Dinas Kebudayaan, terdapat 12 pendaftar dengan 11 orang submit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mencatat 11 pendaftar dan 10 orang submit.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi salah satu formasi dengan peminat cukup tinggi, yakni 15 pendaftar dan 14 orang submit. 

Untuk jabatan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terdapat 13 pendaftar dan 12 orang submit. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) diikuti 7 pendaftar dan 5 orang submit. 

Di lingkungan RSUD NTB, posisi direktur diikuti 6 pendaftar dengan 4 orang submit. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan mencatat 12 pendaftar dan 11 orang submit. Jabatan Wakil Direktur SDM, Diklat dan Litbang RSUD menjadi formasi dengan jumlah pelamar terbanyak, yakni 21 pendaftar dan 20 orang submit.

Sedangkan Wakil Direktur Pelayanan RSUD serta Wakil Direktur Umum dan Operasional masing-masing diikuti 7 pendaftar dan seluruhnya telah submit. 

Tri menjelaskan sebelumnya tim panitia seleksi (pansel), telah menyiapkan skema perpanjangan masa pendaftaran apabila terdapat formasi yang belum memenuhi kuota minimal empat pelamar.

Perpanjangan direncanakan selama tiga hari, dan dapat diperpanjang kembali tiga hari berikutnya jika masih belum mencukupi.  “Namun karena semua formasi telah memenuhi persyaratan minimal jumlah pelamar, maka tahapan langsung berlanjut sesuai jadwal,” terang Tri.

Ia menegaskan proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemprov NTB berharap melalui seleksi terbuka ini akan terpilih pejabat pimpinan tinggi pratama yang profesional, berintegritas, serta mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah. 

Dengan berakhirnya masa pendaftaran, tahapan berikutnya kini menjadi penentu bagi 119 peserta yang telah resmi menyelesaikan proses pendaftaran untuk bersaing memperebutkan 13 posisi strategis di lingkup Pemprov NTB.

“Selanjutnya tim pansel, akan melakukan seleksi administrasi dan validasi rekam jejak terhadap seluruh peserta yang telah submit,” tandasnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

WFH Masih Berlaku di Pemprov NTB, Loyalitas ke Pusat Jadi Alasan

Pemprov NTB masih menerapkan WFH bagi ASN, dengan pelaksanaannya disesuaikan kebutuhan OPD tanpa mengganggu kinerja dan pelayanan publik.

Pemetaan Calon Pengganti Pejabat di Pemprov NTB Terkendala Akreditasi Assessment Center

Pemetaan Calon Pengganti Pejabat di Pemprov NTB Terkendala Akreditasi Assessment Center

Peningkatan akreditasi assessment center BKD NTB terkendala perubahan proses di BKN, tetapi dikebut untuk pemetaan kompetensi ASN.

Perkuat Budaya Kerja yang Terukur, Lombok Barat Siapkan Penerapan E-Kinerja Harian ASN

Perkuat Budaya Kerja yang Terukur, Lombok Barat Siapkan Penerapan E-Kinerja Harian ASN

Penerapan E-Kinerja harian diharapkan tidak sekadar menjadi pemenuhan administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk membangun tata kelola.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer