Kebangkitan Kelautan dan Perikanan NTB, dari Produksi ke Transformasi

LombokPost - Tahun 2025 menandai babak baru pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam tahun pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal–Dinda), sektor ini tidak lagi sekadar dikelola sebagai penghasil komoditas primer. Tetapi mulai diposisikan sebagai fondasi industri agrokemaritiman yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Periode ini menjadi fase konsolidasi sekaligus akselerasi. Selain sebagai tahun awal implementasi RPJMD 2025–2029, tahun 2025 juga menjadi momentum penguatan struktur produksi, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha, serta integrasi antara produktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Produksi Menguat, Struktur Sektor Semakin Terkonsolidasi

Secara agregat, produksi perikanan 2025 terealisasi sebesar 1.252.719,60 ton. Melampaui target tahunan dan tumbuh 2,96 persen dibanding 2024.

Kinerja ini menegaskan bahwa pertumbuhan tidak lagi bersifat sporadik. Melainkan berbasis stabilisasi sistem produksi di tingkat nelayan dan pembudidaya.

Subsektor perikanan budidaya mencapai 997.210,64 ton, melampaui target dan meningkat 1,66 persen secara tahunan. Walaupun pertumbuhannya moderat, capaian ini terjadi pada basis produksi yang sangat besar, mendekati satu juta ton sehingga secara substansial mencerminkan penguatan struktur budi daya.

Stabilitas produksi udang dan rumput laut, disertai membaiknya efisiensi usaha, menunjukkan keberhasilan pembinaan teknis serta mulai terintegrasinya produksi dengan orientasi pasar.

Sementara itu, perikanan tangkap terealisasi sebesar 255.508,96 ton, tumbuh 2,79 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini merefleksikan stabilisasi aktivitas penangkapan dan optimalisasi sarana produksi, sekaligus menandakan bahwa peningkatan output tetap berada dalam koridor keberlanjutan sumber daya ikan.

Kesejahteraan Pelaku Usaha Membaik

Dari sisi ekonomi rumah tangga perikanan, Nilai Tukar Perikanan (NTP) tahun 2025 tercatat 106,82, meningkat 1,23 poin dibanding 2024 dan jauh melampaui target.

Kenaikan ini menunjukkan bahwa harga yang diterima nelayan dan pembudidaya tumbuh lebih cepat dibanding biaya yang mereka keluarkan.

Secara makro sektoral, kondisi tersebut mencerminkan stabilisasi kesejahteraan pelaku usaha sekaligus memperkuat bukti bahwa pertumbuhan produksi berjalan seiring dengan perbaikan margin usaha.

Ekosistem Laut Dijaga, Produksi Tetap Tumbuh

Indikator keberlanjutan lingkungan juga menunjukkan kemajuan. Luas ekosistem perairan laut berstatus baik pada 2025 mencapai 14.528 hektare, meningkat dibanding 2024 dan melampaui target.

Capaian ini didukung oleh pengelolaan 12 kawasan konservasi perairan melalui tiga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Balai Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Peningkatan kualitas ekosistem ini menegaskan bahwa konsolidasi pertumbuhan sektor perikanan berjalan selaras dengan prinsip kehati-hatian ekologis.

Fondasi Regulasi Diperkuat

Transformasi sektor semakin kokoh dengan ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Regulasi ini memperjelas kewenangan provinsi dalam pengelolaan laut hingga 12 mil, memperkuat sistem perizinan berbasis risiko, pengelolaan kawasan konservasi, serta mekanisme pengawasan.

Dengan payung hukum ini, arah hilirisasi industri perikanan ditegaskan berjalan seiring dengan daya dukung lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Hilirisasi Mulai Bergerak, Dari Bahan Baku ke Nilai Tambah

Tahun 2025 juga menjadi titik awal pergeseran struktur ekonomi sektor kelautan melalui penguatan hilirisasi. Beroperasinya pabrik garam di Kabupaten Bima mengubah pola ekonomi lokal dari sekadar produksi bahan baku menuju penciptaan nilai tambah di daerah.

Dampaknya terasa pada peningkatan pendapatan petambak, penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga, serta berkurangnya ketergantungan pasokan dari luar daerah, sebuah langkah konkret membangun rantai nilai agrokemaritiman.

Pada komoditas unggulan udang, pemerintah daerah juga menyiapkan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) pembangunan pabrik pengolahan terintegrasi dengan pelabuhan perikanan.

Upaya ini disertai dukungan kebijakan investasi berupa penyediaan lahan, fasilitasi perizinan, dan insentif fiskal. Ini menandakan bahwa strategi hilirisasi tidak berhenti pada perencanaan teknis, tetapi diarahkan menjadi ekosistem investasi yang nyata.

Tahun Titik Balik

Secara komprehensif, hampir seluruh indikator utama 2025 menunjukkan perbaikan dibanding 2024. Produksi meningkat hampir 3 persen, subsektor budidaya dan tangkap tumbuh positif, NTP menguat, serta kualitas ekosistem laut membaik.

Jika 2024 dapat dipandang sebagai fase stabilisasi, maka 2025 mencerminkan konsolidasi yang lebih matang dan terarah. Dengan fondasi regulasi yang kuat serta orientasi pembangunan yang semakin terintegrasi antara produktivitas, nilai tambah, dan keberlanjutan.

Dengan demikian, tahun 2025 layak diposisikan sebagai titik balik sektor kelautan dan perikanan NTB. Sebuah fase transisi dari sekadar pertumbuhan kuantitas menuju transformasi tata kelola industri agrokemaritiman yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.