LombokPost - Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengatur pola kerja aparatur sipil negara (ASN) terkini.
SE Nomor 800.1.5/3349/SJ menetapkan ASN bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, mulai 1 April 2026.
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemprov melalui Biro Organisasi Setda NTB telah menyiapkan draf SE Gubernur NTB, sebagai turunannya.
“Jumat tanggal 10 April kita sudah mulai melaksanakan kebijakan ini,” ujar Kepala Biro Organisasi Setda NTB Ahmadi, Minggu (5/4).
Dijelaskannya, tidak semua ASN bisa menjalankan skema WFH. Pejabat eselon II, serta pejabat eselon I tetap harus menjalankan tugas dari kantor. Kehadiran pejabat struktural di kantor menjadi penting, karena memiliki peran sentral dalam pengambilan kebijakan dan koordinasi.
Keberadaan mereka tentunya juga harus didukung oleh perangkat kerja yang memadai. “Artinya, harus ada perangkat pendukung yang ikut bekerja di kantor, meski pun jumlahnya diatur seminimal mungkin,” jelasnya.
Esensi dari kebijakan WFH ini bukan memberikan kelonggaran tanpa kontrol. Melainkan tetap menuntut kedisiplinan dan perencanaan kerja yang matang dari masing-masing OPD.
“Intinya, ASN itu tetap bekerja, bukan libur. Hanya saja lokasinya yang berbeda, dari kantor ke rumah. Maka kepala OPD harus benar-benar merencanakan pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan dari rumah,” terangnya.
Langkah awal yang harus dilakukan kepala OPD adalah mengidentifikasi dan membahas internal, jenis pekerjaan yang memungkinkan dilakukan dari jarak jauh. Setelah itu, ditentukan pegawai yang memiliki kompetensi, dan kesesuaian tugas untuk menjalankan WFH.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
