Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

WFH Tak Boleh Jadi Alasan Kinerja Melemah

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik (DOK)
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik (DOK)

Advertisement

LombokPost - Pemprov NTB menegaskan penerapan kebijakan WFH, tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik, sekkaligu kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB.

“Seluruh OPD, harus tetap memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” kata dia.

Diingatkan, kebijakan WFH juga diarahkan untuk menekan potensi pemborosan anggaran. Termasuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), dan biaya operasional lainnya. 

Dalam upaya memperkuat sistem kinerja ASN, dijelaskannya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB telah mengusulkan mekanisme penilaian kinerja harian kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Advertisement

Tujuannya, agar produktivitas ASN tetap terukur, meski bekerja dari rumah.

Setiap OPD juga diwajibkan menyusun rencana pelaksanaan WFH yang mencakup target kinerja serta potensi efisiensi anggaran.

“Pemprov NTB akan melakukan pemantauan berjenjang terhadap kehadiran dan kinerja ASN, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan ini secara rutin,” terang Khalik.

Khusus di sektor pendidikan, kebijakan WFH tidak diberlakukan bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sebagai alternatif, pemerintah akan menerapkan pemadatan jadwal pembelajaran menjadi lima hari kerja.

Skema ini akan diuji coba terlebih dahulu di Kota Mataram sebelum diterapkan lebih luas. Untuk mendukung implementasi kebijakan, Biro Organisasi Setda NTB, akan menyiapkan format teknis serta melakukan sosialisasi secara daring.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ketua Komisi I DPRD NTB Moh Akri Ingatkan BKD Pengisian Jabatan Harus Tuntas Akhir September

Ketua Komisi I DPRD NTB Moh Akri Ingatkan BKD Pengisian Jabatan Harus Tuntas Akhir September

DPRD NTB mendesak seluruh jabatan yang masih kosong segera diisi, Komisi I memberi tenggat hingga akhir September 2026.

Dewan Minta Pemkot Mataram Naikkan PAD Jadi Rp 15 Miliar

Dewan Minta Pemkot Mataram Naikkan PAD Jadi Rp 15 Miliar

DPRD Kota Mataram mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram untuk memaksimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi pajak

UPT DAMKARMAT Baru Segera Dibentuk di Sekotong dan Narmada

UPT DAMKARMAT Baru Segera Dibentuk di Sekotong dan Narmada

Mengenai kesiapan armada, Suherman menyebutkan saat ini Damkarmat Lobar memiliki 7 unit armada yang beroperasi secara optimal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer