
LombokPost - Pemprov NTB menegaskan penerapan kebijakan WFH, tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik, sekkaligu kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB.
“Seluruh OPD, harus tetap memprioritaskan program-program yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” kata dia.
Baca Juga: Pemprov Bersiap Jalankan WFH Setiap Jumat
Diingatkan, kebijakan WFH juga diarahkan untuk menekan potensi pemborosan anggaran. Termasuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), dan biaya operasional lainnya.
Dalam upaya memperkuat sistem kinerja ASN, dijelaskannya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB telah mengusulkan mekanisme penilaian kinerja harian kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tujuannya, agar produktivitas ASN tetap terukur, meski bekerja dari rumah.
Setiap OPD juga diwajibkan menyusun rencana pelaksanaan WFH yang mencakup target kinerja serta potensi efisiensi anggaran.
“Pemprov NTB akan melakukan pemantauan berjenjang terhadap kehadiran dan kinerja ASN, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan ini secara rutin,” terang Khalik.
Khusus di sektor pendidikan, kebijakan WFH tidak diberlakukan bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB. Sebagai alternatif, pemerintah akan menerapkan pemadatan jadwal pembelajaran menjadi lima hari kerja.
Skema ini akan diuji coba terlebih dahulu di Kota Mataram sebelum diterapkan lebih luas. Untuk mendukung implementasi kebijakan, Biro Organisasi Setda NTB, akan menyiapkan format teknis serta melakukan sosialisasi secara daring.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




