LombokPost - Revitalisasi dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kini menjadi fokus utama Pemprov NTB, dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kinerja daerah.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB Izzudin Mahili menegaskan, Pemprov NTB kini memprioritaskan agenda tersebut guna memastikan BUMD mampu berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. “Kami juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis syariah,” terangnya.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, dari Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, terhadap kinerja sejumlah BUMD yang dinilai belum sehat dan kurang produktif.
“Kami tengah menjalankan misi besar, yakni revitalisasi dan restrukturisasi untuk meningkatkan profesionalisme manajemen, sekaligus menata ulang struktur usaha agar lebih efisien dan kompetitif,” jelasnya.
Izzuddin menjelaskan transformasi BUMD NTB bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, penguatan profesionalisme melalui panitia seleksi (pansel) terbuka dalam pengisian jajaran manajemen, termasuk pada PT Gerbang NTB Emas (GNE).
“Seluruh proses dilakukan berbasis kompetensi guna menjamin penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” ujarnya.
Kedua, konversi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi BPR Syariah. Langkah ini bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi syariah di NTB dan ditargetkan rampung dalam waktu delapan bulan, bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi NTB.
Ketiga, pembentukan holding NTB Kapital, sebagai induk bagi BUMD non-keuangan. Upaya ini dilakukan untuk mengonsolidasikan aset dan lini bisnis agar lebih terintegrasi.
“Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap kajian Manajemen Perubahan Struktur (MPS) oleh konsultan, termasuk penyusunan naskah akademik,” kata dia.
Selain pembenahan internal, BUMD sektor keuangan juga diinstruksikan untuk meningkatkan porsi pembiayaan produktif, hingga minimal 30 persen.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
