LombokPost-Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, menjadi sorotan utama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Kegiatan ii digelar DPD RI bersama pemerintah daerah dari berbagai provinsi kepulauan di Indonesia, berlangsung di Jakarta belum lama ini.
“Kita dari NTB hadir membahasnya bersama-sama,” kata Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Jumat (26/6).
Baca Juga: 27 Desa Berdaya Tematik di NTB Segera Terima Stimulan Rp 300 Juta
Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi aspirasi daerah, untuk memperkuat dasar hukum pembangunan wilayah kepulauan yang dinilai, memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan.
Di kesempatan itu, Nelly memaparkan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD NTB 2025—2029.
NTB telah menetapkan visi pembangunan yang berorientasi pada penguatan identitas kepulauan, sebagai kekuatan utama daerah. “Mewujudkan NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia,” tegasnya.
Menurutnya, visi tersebut selaras dengan semangat penyusunan RUU Daerah Kepulauan yang saat ini tengah dibahas.
NTB terdiri atas dua pulau besar; Lombok dan Sumbawa dan 378 pulau-pulau kecil yang mengitarinya. Ini menyimpan potensi besar dan menjadi satu pesona tersendiri.
Karenanya, regulasi ini dipandang penting, untuk memperkuat posisi daerah kepulauan dalam sistem pembangunan nasional, khususnya dalam aspek pemerataan, kemandirian fiskal, dan penguatan kewenangan pengelolaan potensi wilayah laut.
Dalam forum itu, masing-masing daerah termasuk NTB, juga turut menyampaikan tantangan pembangunan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan konektivitas antar-pulau, tingginya biaya logistik, hingga kesenjangan layanan dasar di wilayah terpencil.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
